Pembentukan Satgas Illegal Fishing Langgar UU, Jokowi Dianggap Kecolongan

Effendi Simbolon
Effendi Simbolon
Efendi Simbolon
Efendy Simbolon

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Satgas tersebut dianggap melanggar undang-undang.

Selain itu, kewenangan yang diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satgas Illegal Fishing juga dinilai melampaui batas hingga menabrak ranah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Anggota DPR Effendy Simbolon menilai terbitnya perpres Peraturan Presiden (Perpres) No 115 tentang pembentukan Satgas Illegal Fishing itu membuat Presiden Jokowi kecolongan.

“Jika yang didorong adalah efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, mestinya dilakukan harmonisasi kebijakan terlebih dahulu dengan TNI,” ujar Effendy, Jumat (30/10)


Menurutnya, dengan diterbitkannya Perpres no. 115 Tahun 2015 tentang pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal maka Presiden Jokowi sedikitnya telah melanggar 4 aturan.

“Ada 4 aturan yang telah dilanggar Presiden Jokowi yakni, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan Kemanan Laut,” jelasnya.

Lanjutnya, jika Presiden Jokowi tak lakukan koreksi maka akan terjadi tumpang-tindih kebijakan di bidang penegakan hukum di laut dan akan berdampak dalam tiga hal.

Dikatakan Effendy, kebijakan tersebut berdampak pada tiga hal. Pertama, terjadi tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut dikarenakan tafsir atas kebijakan yang berbeda. Kedua, anggaran akan terbuang percuma dikarenakan satu bidang kerja dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga negara. Ketiga, masyarakat nelayan akan menjadi korban bertumpuknya kebijakan dan implementasi yang tak berpihak di lapangan.

Di sisi lain,  (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Satgas Illegal dinilai masih mengabaikan peran serta masyarakat nelayan dalam pengawasan perairan. Perpres no.115 Tahun 2015 dinilai lebih mengedepankan aspek penindakan dari pada aspek pencegahan.

“Kami mendesak Presiden Jokowi membatalkan Perpres yang memberi kewenangan baru dalam fungsi keamanan. Mengingat itu bertentangan dengan Kontitusi, UUD 45, TAP MPR, UU Pertahanan, dan UU TNI,” pungkasnya.

(bis)