Kenapa UUD 1945 Harus Tegaskan Peran Wapres? Ini Alasannya

Jokowi bersama JK
Jokowi bersama JK
Jokowi bersama JK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Setiap kali satu periode pemerintahan, dinamika antara posisi presiden dan wakilnya selalu menjadi penilaian tersendiri oleh publik. Tak jarang dinamika soal tugas dan fungsi wakil presiden menjadi polemik hubungan antara presiden dan wakilnya.

Belakangan ini, isu ini kembali mengemuka, dipicu perdebatan antara Wapres Jusuf Kalla dan Menko Rizal Ramli. Persoalannya adalah, tidak adanya pembagian yang tegas antara tugas Presiden dan Wapres dalam UUD 1945.

“Itu isu lama, sejak zaman mundurnya Wapres M Hatta pada tahun 1956. Di zaman Orde Baru, Wapres identik dengan tukang potong pita. Dinamika pasang surut sampai dengan Wapres Megawati dan JK,” kata ahli hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr Riris Ardhanariswari, Senin (24/8/2015).

Sejarah mencatat Wapres Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1956 karena tidak sepemikiran dengan Soekarno. Alhasil, selama 11 tahun Soekarno memerintah tanpa wakil. Dan sampai saat ini, tugas Wapres hanya disebutkan dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.


Fungsi pembantu ini juga berlaku kepada menteri sesuai Pasal 17 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

“Kalau seperti ini, Wapres dan menteri ya sama-sama pembantu. Tapi sesama pembantu tidak boleh bertengkar,” ujar Riris.

Riris menilai sudah saatnya diperlukan amandemen UUD 1945, salah satunya menegaskan peran dan tugas Wapres. sebab polemik ini sudah sering terjadi.

“Sepakat jika salah satu poin amandemen adalah dengan memasukkan rumusan yang tegas tentang tugas wakil presiden, karena dari perjalanan sejarah memang menunjukan hubungan presiden dan wakil presiden ada pasang surut,” kata Riris.

Soal lain yang juga penting dibenahi kata Riris adalah sistem pemilu, sistem kepartaian, pengisian jabatan wakil presiden dan pertanggungjaawaban. Hal ini menjadi satu paket yang saling mempengaruhi dan berkaitan.

“Idealnya tugas Wapres disebutkan dengan tegas di UUD 1945 lalu dijabarkan lebih lanjut dengan UU,” tegas Riris.

Meski demikian, formula peran dan tugas Wapres masih sangat dinamis. Apakah nantinya Wapres mengurusi tugas moneter, tugas dalam negeri atau kesejahteraan rakyat. Namun yang pasti, dengan adanya Wapres maka sudah tidak elok jika Menteri Koordinator menjadi banyak.

(ril)