HUT Kemerdekaan ke 70 RI, Badan Pertanahan Buat Layanan 70-70

Sertifikat Tanah
Sertifikat Tanah
Sertifikat Tanah

POJOKSATU.id, TANGERANG – Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke 70 RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat Pelayanan Pertanahan 70-70.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat Tangerang Selatan dalam mengurus sertifikat,” kata kepala kantor Badan Pertanahan Nasional kota Tangerang Selatan Alen Saputra, baru-baru ini.

Menurut Alen, program ini sudah diuji coba tetapi tidak merata di seluruh kantor pertanahan. Ia berharap adanya program baru ini diterapkan seluruh kantor pertanahan agar melayani masyarakat secara maksimal.

“Kini program 70-70 resmi diluncurkan, diakumulasi, dan digabung di seluruh kantor pertanahan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” katanya.


Layanan 70-70 ini kata Alen, menargetkan tujuh layanan dapat diselesaikan dengan durasi waktu 7, 17, 70 menit hingga 7 jam, 7 hari hingga 70 hari. Tujuh layanan yang dimaksud adalah Pengecekan Sertifikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Peralihan Hak karena Jual Beli, Hak Tanggungan, Pemisahan atau Pemecahan, Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM), dan Pendaftaran Sertifikat Pertama Kali.

Di wilayah Tangerang Selatan kata Alen, sejauh ini baru 56 persen bangunan yang mendaftarkan sertifikat, sisanya 44 persen masih belum memiliki sertifikat. Dari 44 persen ini ada juga bangunan ruko dan jalan tanpa sertifikat. “Harapannya masyarakat mau mendaftarkan asetnya untuk mendapatkan sertifikat,” ujar Alen.

Program yang sama juga di terapkan di Bekasi.

“Layanan 70-70 merupakan inovasi dalam pertanahan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan utama pertanahan khususnya di Bekasi. Pelayanan ini mempunyai makna untuk mengacu durasi waktu pelayanan kepada masyarakat. Angka 70 juga merupakan angka sakral terkait dengan perayaan Kemerdekaan Indonesia,” jelas Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Dirwan A Dachri kepada wartawan.

Dirman menegaskan kepada setiap jajarannya agar lebih aktif melihat kondisi pertanahan yang izinnya sudah dikeluarkan. Bahkan jika ada HGB yang ditelantarkan dapat langsung diblokir.

“Sudah bukan zamannya lagi kita pasif dan diam saja, kita harus aktif, agresif dan memiliki sensitifitas. Kalau ada lahan yang penggunannya enggak benar, langsung blokir saja. Sehingga bisa memutus mata rantai pratik percaloan yang selama ini ada,” paparnya.

Sejauh ini di wilayah Kabupaten Bekasi masih banyak tanah masyarakat yang belum bersertifikat. Sehingga dengan dasar program unggulan itu dapat meningkatkan pelayanan dan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.

(ril)