Antisipasi Pengamanan Papua Terabaikan, Kapolda Diminta Mundur dari Seleksi Capim KPK

Inilah surat larangan shalat Idul Fitri di Papua yang memicu pembakaran masjid

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah akibat tidak adanya kepedulian pimpinan kepolisian dan buruknya kinerja intelkam Polda Papua.

“Karena fakta buruknya kinerja itu juga keberadaan surat GIDI yang dikeluarkan 11 Juli 2015 tidak diantisipasi dan tidak ada upaya pencegahan hingga kemudian kerusuhan meletus,” kata Neta S Pane, Minggu (19/7).

Sebelum kerusuhan 17 Juli 2015 meletus di Tolikara ujar Neta, sudah ada dua kerusuhan lainnya, yakni pada 9 Juli 2015, rumah warga di Kampung Yelok dibakar massa. Lalu pada 15 Juli 2015 sejumlah Hanoi (rumah tradisional) di Panaga dibakar massa. Bahkan pada 11 Juli 2015 beredar surat GIDI yang kemudian pada 17 Juli 2015 meletus kerusuhan di Tolikara, sebanyak 70 bangunan dan masjid dibakar massa.

“Ada tenggat waktu tujuh hari. Kenapa intelkam Polda Papua tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini? Apakah karena Kapolda Papua sedang sibuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK sehingga antisipasi terhadap wilayah tugasnya terabaikan? Kerusuhan ini menunjukkan tingkat kepedulian para pejabat Polda Papua sangat rendah,” tegasnya.


Dengan adanya kasus ini, IPW minta Kapolda Papua harus berjiwa besar mundur dari capim KPK. “Sebab keteledoran dan kecerobohan yang dilakukannya sudah membuat keresahan luar biasa dalam hubungan antara umat beragama, tidak hanya di Papua tapi sudah meluas keseluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, Neta juga menyarankan Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua. Kecerobohan dan sikap teledor yang mereka lakukan membuat hubungan umat beragama menjadi tegang.(jpnn/fat)