Pembangunan Kantor DPD Dinilai Tidak Efektif

Irman Gusman
Irman Gusman
Ketua DPD Irman Gusman
Ketua DPD Irman Gusman

POJOKSATU.id, MAKASSAR – Rencana pembangunan kantor di daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah dianggap tidak akan efektif. Sejumlah kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menilai, rencana tersebut terlalu berlebihan. Akan lebih baik anggaran sebesat Rp21 miliar itu dialokasikan pada pengembangan infrastruktur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Taiyeb A. Mappasere mengatakan seharusnya anggota DPD memfokuskan perhatian pada pengembangan infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat.

“Anggaran Rp 21 miliar ini cukup besar. Lebih baik anggaran diperuntukkan bagi yang lain saja, seperti membangun jalan atau yang lain,” kata Taiyeb usai menghadiri rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, (16/6/2015).

Hal senada diungkapkan Bupati Tana Toraja Theofilius Allorerung. Ia mengatakan sebaiknya DPD menggunakan kantor yang disewa dibandingkan dengan membangun kantor mewah dengan anggaran besar. “Ini kan bisa disewa, dibanding bangun kantor yang besar,” kata Theoffilus.


Ia menilai sejauh ini, ketika para anggota DPD datang ke daerah, biasanya mereka hanya menampung aspirasi, kemudian tinggal menunggu aplikasinya. “Kami harap anggaran pembangunan gedung DPD diberikan saja untuk mengembangkan daerah,” tutur Theofillus.

Sebelumnya, Ketua DPD Irman Susman mengatakan dana tersebut khusus bagi pembangunan gedung DPD. Rencananya dana akan diurus Kemenkeu dengan menggunakan anggaran APBN 2016.

” Coba lihat, lihat MK saja sudah ada kantor, DPD belum. Masih numpang di DPR, kantor belakang di DPR. Kami sudah minta Menpora tapi kan dipakai. Rp 21 miliar per satu provinsi. Sesuai kebutuhan. Tapi tanahnya berapa? Di Jogja saja tanahnya Rp 48 miliar dikalikan 30 berapa?” kata Irman di kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2016).

Menurutnya, selama ini DPD selalu dianaktirikan. Irman pun mengungkit kalau yang dimiliki oleh negara merupakan hibah dari aset daerah.

“Mana yang lebih banyak sumbangan daerah daripada pusat? Emangnya pusat itu punya apa coba? Yang punya daerah itu siapa? Lah kita jaga itu bersama,” ungkapnya.

(ril)