Dosen Universitas di Riau Jadi Tersangka Kasus Penelitian Fiktif

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU.id, PEKANBARU – Lembaga pendidikan tinggi kembali tercoreng. Institusi yang harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral akademik ini semakin hari semakin meprihatinkan. Kali ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau jadi tersangka kasus korupsi. Kerugian negara dalam kasus terkait penelitian fiktif tersebut mencapai Rp 2 miliar.

Penetapan status tersangka untuk Ketua LPPM Unilak, Dr. Ir EY M.Si tersebut, disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Mukhzan. Dalam keterangan persnya yang diterima detikcom, Selasa (9/6/2015), Mukhzan menyatakan, penetapan tersangka ini, berdasarkan Nomor Print 03/N 4/ Fd.1/ 05/2015 tanggal 26 Mei 2015 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh LPPM Unilak, bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.

“LPPM Unilak ini berkerjasama dengan Balitbang Riau dalam proyek penelitian terkait sembilan judul penelitian dengan total nilai anggaran lebih dari Rp 5,5 miliar. Dalam kasus ini ada kerugian negara Rp 2 miliar karena sebagian penelitiannya fiktif,” kata Mukhzan.

Proyek penelitian ini, lanjut Mukhzan, dikelola Ketua LPPM Unilak, EY. Dari hasil penyidikan ditemukan fakta, untuk sembilan judul hasil penelitian tersebut, tidak pernah disebarluaskan dengan cara diseminarkan di depan mahasiswa dan dosen Unilak. Begitu juga penelitian tersebut tidak pernah dipublikasikan di media cetak atau elektronik.


“Tim pelaksana penelitian tersebut, tidak semua berasal dari dosen Unilak. Dalam penelitian ini banyak dosen peneliti yang ternyata tidak pernah ikut dalam penelitian. Namun dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian, tanda tangannya dipalsukan serta adanya kuitansi-kuitansi fiktif yang digunakan untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban,” kata Mukhzan.

Perbuatan tersangka dalam kasus ini, kata Mukzan, telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 46 Ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Pasal 132 Ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 26 ayat (3) dan (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, penyidik telah menyimpulkan adanya suatu peristiwa pidana terkait adanya dugaan kerugian keuangan negara. Sementara ini kerugian itu diduga sebesar sekitar Rp 2 miliar.

Tersangka juga diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(ril)