Pajak Fiktif Capai Rp 179 Miliar, Pegawai Pajak Daerah Ini Diperiksa

Ilustrasi Balangko PBB
Ilustrasi Balangko PBB
Ilustrasi Balangko PBB

POJOKSATU.id, SURAKARTA – Pajak fiktif ditemukan pihak Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlahnya tak main-main, mencapai Rp 179 miliar.

Direktur Intelejen dan Penyidikan Deirjen Pajak, Yuli Kristiyono, mengungkapkan, temuan kasus faktur pajak fiktif didasari dari hasil analisis Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak Fiktif yang dibentuk Direktorat Jenderal Pajak di sejumlah daerah akhir tahun lalu, termasuk di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

“Indikasi tersebut ditemukan dalam setengah tahun terakhir,” kata Yuli di Surakarta, baru-baru ini.

Untuk penyelidikan kasus faktur pajak fiktif tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tak hanya memeriksa wajib pajak, tapi juga pegawai Kantor Pajak. “Kami akan telusuri kemungkinan keterlibatan pegawai Kantor Pajak,” kata Yuli.


Atas rencana itu, pelaksana tugas Kepala Kantor DJP Wilayah Jawa Tengah II, Supandi, mendukung penerapan tindak pidana pencucian uang bagi para pengemplang pajak. “Penyidik kami sudah memiliki kewenangan tersebut,” ujarnya. Namun kata dia, penyidik pajak harus mendapat pelatihan khusus untuk memiliki kemampuan melacak aliran pencucian uang oleh para pengemplang pajak.

Yuli mengungkapkan, faktur bodong yang ditemukan tersebut berasal dari 290 wajib pajak. Ia merincikan, penggunaan faktur pajak fiktif terbesar terjadi di Kantor Wilayah Jawa Tengah I yang mencapai Rp 152 miliar. Sedangkan di Kantor Wilayah Jawa Tengah II, temuan faktur fiktif mencapai Rp 22 miliar. Adapun di Kantor Wilayah Yogyakarta, nilai faktur fiktif yang ditemukan sebesar Rp 5 miliar.

Modus yang paling umum digunakan oleh para wajib pajak adalah dengan memperkecil nilai transaksi. Hal ini menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Namun ada pula wajib pajak yang memanipulasi faktur pajak sehingga mereka justru memperoleh restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara.(ril)