Ini Empat Langkah Tegas Disdik DKI Jakarta Atasi Pesta Bikini Pelajar

Pesta Bikini
Pesta bikini di kolam renang.
Pesta bikini di kolam renang.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengambil langkah tegas terkait pesta bikini yang melibatkan siswa pascaujian nasional. Jumat (24/4) instansi di Jalan Gatot Subroto itu mengadakan pertemuan bersama para kepala sekolah yang sekolahnya tercatut dalam rencana pesta yang sedianya dilaksanakan hari ini, Sabtu (25/4) tersebut.

Sebanyak 12 kepala sekolah hadir dalam pertemuan di ruang sidang lantai 6 Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto itu, masing-masing kepala sekolah menyampaikan kronologi kejadian yang mengakibatkan nama sekolahnya ikut tercatut.

Dari hasil pertemuan dengan para kepala sekolah tersebut menyimpulkan empat hal. Pertama, sekolah harus menindaklanjuti peristiwa itu dengan surat komunikasi kepada orang tua. Sekolah harus menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pesta.

Kedua, berdasar kronologi yang disampaikan sekolah, hal tersebut akan dijadikan acuan atau referensi untuk mengambil langkah tindak lanjut. Sebab, hal itu berkaitan dengan persoalan harga diri dan nama baik sekolah. ’’Kepala sekolah yang tidak terima karena namanya dicatut silakan mengadu ke kepolisian,’’ ujar Kepala Bidang SMA Dinas DKI Jakarta Fathurin Zen seperti dilansir Jawa Pos (Grup Pojoksatu.id).


Ketiga, dinas pendidikan juga akan membantu sekolah untuk menindaklanjuti. Namun, dispendik meminta agar para kepala sekolah terlebih dahulu membuat surat ke dispendik. Sebab, EO melibatkan sekolah, bukan dinas pendidikan. Selanjutnya, dinas pendidikan ikut menindaklanjuti ke Kepolisian Daerah (Polda) DKI Jakarta. ’’Keempat, EO juga perlu minta maaf secara terbuka melalui media, orang tua, dan alumni,’’ jelasnya.

Terkait dengan persoalan pesta bikini itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran nomor 33 tahun 2015 tentang dinamika peserta didik pasca pelaksanaan ujian nasional. Di antaranya, pelarangan corat-coret, no bullying, dan tidak ada pesta hura-hura. Surat edaran yang sudah diunggah di website Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu merupakan bentuk antisipasi perilaku para siswa.

Dia menegaskan, salah satu resolusi Dinas Pendidikan DKI itu stop perilaku menyimpang dan tindakan tidak terpuji. Etika dan moral diutamakan. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup melalui permintaan maaf secara tertulis. ’’Harus melalui pihak kepolisian karena ini pencemaran nama baik,’’ katanya.

Pada kesempatan itu, beberapa kepala sekolah menyayangkan bahwa dalam surat permintaan maaf yang disampaikan Divine Production kepada pihak sekolah tidak tercantum contact person, nama orang yang bersangkutan, ataupun tanda tangan. Bahkan, berdasar informasi yang diterima, EO Divine Production belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Mereka juga tidak memiliki izin dari dinas pendapatan daerah. ’’Mungkin karena harus kena pajak daerah. Kadisdik sudah cek ke kadisbudpar,’’ jelas Bowo.

(puj/c19/ano/lya)