Siapa Bela ISIS, akan Dikenakan Perppu

Lukman Hakim Saifuddin
Lukman Hakim Saifuddin
Lukman Hakim Saifuddin

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana penerbitan peraturan pemerintah penggantu pengganti perundang-undangan oleh Menteri Koordinator, Politik Hukum dan Keamanan (Menko Plhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno terkait penanganan dampak pergerakan Islamic State Iraq and Syiriah (ISIS) di tanah air disambut baik.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan Perppu terkait ISIS diperlukan untuk mengatur regulasi tertentu. Ia mencontohkan, Perpu tersebut bisa mengatur tentang pencabutan hak kewarganegaraan. Atau bisa pemberian sanksi bagi warga negara yang dengan secara sadar membela kepentingan ISIS.

Alasannya, saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum untuk mengatur hal tersebut. Perppu diperlukan agar penanganan gerakan ISIS dalam negeri memiliki kekuatan hukum.

“Saya pikir kalau untuk hal-hal tertentu, regulasi diperlukan. Kita kan belum tahu, kalau ada warga negara kita yang melakukan pembelaan kepentingan ISIS, sementara kita tidak memiliki landasan hukum untuk mencabut kewarganegaraan mereka. Atau memberikan sanksi lain. Hal ini yang mungkin perlu lebih diperkuat regulasinya,” ujar Lukman, di Jakarta, Senin (30/03).


Seperti diberitakan, Perppu tentang ISIS tersebut nantinya akan terintegrasi dengan UU Terorisme.

Meski demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah tak perlu mengeluarkan Perppu terkait ISIS. Uandang-undang terorisme sudah cukup untuk mengatur dan memberi sangksi bagi mereka yang terlibat dalam pergerakan ISIS di tanah air.(ril)