Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Sengkarut Terminal Baranangsiang

Terminal Baranangsiang
Terminal Baranangsiang
Terminal Baranangsiang

POJOKSATU. id, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membentuk tim khusus untuk memberi kepastian hukum atas sengkarutnya optimalisasi Terminal Baranangsiang. Pemerintah pusat pun turun tangan untuk mengatasi kisruh terminal terbesar di Kota Bogor tersebut.

Hal tersebut disampaikan Walikota Bogor, Bima Arya usai menggelar rapat bersama dinas terkait dan Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4), Senin (30/3/2015).

“Kita bentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang karena ada aspek-aspek hukum yang harus dicermati,” ujar Bima.

Aspek hukum yang dimaksud Bima ialah terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat poin tentang pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah.


Bima juga mengatakan, nantinya Terminal Baranangsiang akan dikelola oleh pemerintah pusat, bukan lagi oleh Pemkot. Jadi pihaknya berusaha mensinkronkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Semua kita akan hitung, terkait pihak ketiga (PT PGI -red) juga masih dikaji. Semua hrus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan mengenai tata ruangnya, UU dan kajian teknisnya,” jelas Bima.

Bima menjanjikan tim khusus tersebut akan dibentuk dalam waktu dekat untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait.(cr1)