DPRD Batal ‘Ahokkan’ Walikota Bogor

Bima Arya
Bima Arya
Bima Arya

POJOKSATU. id, BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar rapat paripurna untuk membahas penggunaan hak interpelasi terhadap Walikota Bogor, Bima Arya terkait pembelian lahan Pasar Warung Jambu yang diduga banyak penyelewengan.

Paripurna yang dihadiri 44 anggota dewan dari enam fraksi serta Gerakan Amanat Bintang Persatuan (GABP) DPRD Kota Bogor. Enam fraksi hadir diantaranya PDI Perjuangan, PPP, Hanura, Golkar, PKS serta Demokrat.

Sidang yang tertutup bagi awak media ini menyimpulkan, DPRD Kota batal melanjutkan hak interpelasi lantaran hanya 17 anggota dewan yang setuju menggunakan hak interpelasinya.

“Yang setuju itu cuma tiga fraksi, Hanura empat orang, PPP empat orang dan PDI-P delapan orang. Satu anggota lagi dari PDI-P abstain. Bukan batal mengajukan interpelasi. Tapi tidak melanjutkan,” ujar Ketua DPRD Untung Maryono usai rapat, Senin (30/3/2015).


Untung juga menjelaskan, sebagai anggota fraksi, dirinya sangat ingin melanjutkan interpelasi. Namun disisi lain sebagai pimpinan DPRD, ia juga harus menempatkan diri pada posisi netral.

“Saya pribadi sangat ingin mengajukan interpelasi. Tapi ketua kan harus netral. Dan dengan kurangya dukungan, maka interpelasi ini terpaksa tidak dilanjutkan karena hasilnya banyak yang memilih tidak menggunakan haknya,” ujar pria asal partai PDI Perjuangan tersebut.

Untung juga menyesalkan digunakannya voting terbuka yang membuat anggota kehilangan suara dalam hal ini.

“Karena partainya mundur, hak interpelasi anggota juga jadi hilang karena voting terbuka ini. Kan kita gak didalam hatinya si anggota mau menggunakan hak interpelasinya atau tidak,” ujarnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengambil langkah apapun dalam sidang kali ini karena mereka sepakat untuk menunggu proses hukum yang kini telah berjalan di Kejaksaan Negeri Bogor.

“Kita konsisten untuk tidak menggunakan hak interpelasi. Karena proses hukum kan sudah berjalan. Audit BPK juga akan diajukan. Kita tunggu saja,” jelas ketua Fraksi PKS, Najamudin.

Sementara Partai Gerindra yang sebelumnya sangat lantang menggunakan hak interpelasi justru mencabut dan batal menyetujui hak interpelasi.

“Kan proses hukum sudah berjalan di Kejari. Jadi ya sudah biarkan dulu. Kecuali proses hukum belum berjalan, itu pasti kita pakai hak interpelasinya,” ujar Wakil Ketua fraksi Partai Gerindra, Sofyan.

Saat sidang berlangsung, dari luar ruang sidang terdengar teriakan-teriakan para anggota yang berdebat sengit. Hal ini pun diamini oleg Untung Maryono yang mengatakan sidang paripurna ini sangat alot dan luar biasa.(cr1)