KPK Bantah Hindari Praperadilan Sutan Bhatoegana

KPK
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pelimpahan perkara mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana untuk menghindari gugatan praperadilan. Lembaga anti rasuah menilai, hal itu lantaran berkas penyidikan sudah lengkap.

“Bukan atas dasar (praperadilan) itu pelimpahan dilakukan,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dihubungi wartawan, Jumat (27/3).

Menurutnya, KPK tidak mempercepat penanganan perkara hanya untuk menghindari gugatan praperadilan. Begitu pula dalam kasus Sutan.

“Memang karena perkaranya telah siap untuk dilimpahkan,” beber Priharsa.


Sebelumnya Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna mengatakan, dengan adanya pelimbahan berkas tersebut maka otomatis gugatan praperadilannya gugur. Meski otomatis gugur, majelis hakim akan tetap menjalankan sidang pokok perkaranya untuk memastikan hal tersebut dengan melihat ada tidaknya surat pelimpahan perkara dari KPK.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang juga pernah menjelaskan bahwa berkas penyelidikan Sutan sudah berada di pengadilan. Sesuai UU pasal 82 ayat 1 KUHAP, ketika berkas dilimpahkan ke tingkat pengadilan maka dengan sendirinya gugatan praperadilan yang diajukan pemohon akan gugur.

Sutan Bhatoegana sendiri dijadikan tersangka pada 14 Mei 2014 lalu. Politisi Partai Demokrat itu diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Menteri Jero Wacik di Komisi VII DPR.

Sutan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan asal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ian)