BPN Minta Mobil ke Pemkab

Print

POJOKSATU – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi minta kendaraan operasional kepada Pemkab Bekasi. Alasanya, karena untuk menggenjot pendapatan melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerapan sistem jemput bola.

Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Dirwan A Dachri mengakui, tingginya pemohon pengurusan surat tanah menjadi tantangan bagi pihaknya untuk melakukan peningkatan pelayanan. Sehingga jika didukung dengan adanya fasilitas mobil operasional, maka sistem pelayanan dengan cara jemput bola bisa dilakukan.

“Dengan adanya mobil itu nantinya diharapkan mampu menggenjot penghasilan pemerintah dari sektor pajak,” katanya.


Dikatakan Dirwan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor BPHTB mencapai Rp575 miliar setiap tahunnya. Dengan demikian, menurut dia, sudah sepantasnya dukungan pemerintah daerah kepada BPN diberikan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Mobil operasional, sambung Dirwan, untuk mendukung sistem jemput bola. Sehingga, masyarakat tidak hanya merasa puas dalam pelayanan, tetapi optimalisasi program pun bisa terwujud.

Berdasarkan data yang dimiliki BPN, setiap harinya permohonan surat tanah bisa mencapai 1.000 pemohon. Sehingga jika memiliki mobil operasional keliling, nantinya diharapkan proses pelayanan dapat dipercepat.

“Jumlah pemohon pengurusan surat tanah sangat tinggi, perhari bisa sampai seribu,” katanya.

Disinggung soal jumlah kendaraan operasional yang diminta ke pemerintah daerah, dengan tegas Dirwan mengatakan, sedikitnya empat unit kendaraan operasional baru yang dibutuhkan saat ini untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. (mas)