Jika Jokowi Tak Reshuffle Kabinet, Begini Akibatnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
jokowi, resuflle kabinet
Ilustrasi. Jokowi dan JK. JPNN/pojoksatu.id

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kabinet Jokowi terbukti tidak mampu jadi aset dan integrator bagi Presiden. Jika Jokowi tak segera melakukan reshuffle kabinet, kinerja Presiden akan semakin lamban. Akibatnya, janji Jokowi tinggal angan-angan saja. Demikian dikatakan Presiden Negarawan Center, Dr Johan O Silalahi, Rabu (25/3).

Melalui reshuffle kabinet lanjut dia, sesungguhnya Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla otomatis mendapat kesempatan kedua mewujudkan semua janji politik dan janji kampanye. “Kalau kabinet tidak direshuffle, maka janji Jokowi-JK hanya jadi angan-angan,” ujarnya.

Menurut Johan, dalam bidang politik, terjadi ketidakstabilan politik yang massif dan pecahnya internal elite partai politik sebagai akibat intervensi pemerintah dalam konflik internal partai politik. Bahkan, terjadi konflik KPK dengan Polri menurut Johan, bermula dari Presiden Jokowi dan lingkungannya.

Sedangkan dalam bidang hukum lanjutnya, munculnya berbagai ketidakpastian hukum di Indonesia terkait dengan peradilan. Termasuk ketidakpastian hukum tentang pelasanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati pengedar narkoba.


“Jika tidak dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi, maka keluarga bahkan Kepala Negara para terpidana mati narkoba yang sudah dieksekusi bisa menggugat dan melaporkan Presiden Jokowi ke Mahkamah Internasional karena terbukti melakukan diskriminasi hukum dan HAM,” tegasnya.

Selain itu ujarnya, Presiden Jokowi juga terang-terangan melanggar ketatanegaraan dengan cara menerbitkan Perpres dan kebijakan Presiden yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. “Contohnya, Perpres 26 tahun 2015 tentang Kepala Staf Presiden RI,” tegasnya.

Yang sangat mengkhawatirkan adalah anjloknya nilai tukar rupiah hingga mendekati krisis ekonomi Indonesia tahun 1998.
“Harga BBM naik diikuti melonjaknya harga barang dan jasa. Lalu dilanjutkan lagi dengan kenaikan tarif listrik serta angkutan publik dan harga Sembako, pengenaan berbagai pajak baru kepada rakyat yang tidak adil dan tidak bijak, termasuk kebijakan baru penggunaan materai yang sangat brutal,” pungkasnya. (fas/jpnn/one)