Dibela Sekda, Wakil Walikota Bogor Bakal Lolos dari Sanksi

Inilah rumah dinas Wakil Walikota Bogor Usmar Hraiman yang dijadikan tempat usaha. Foto: Maya/Radar Bogor (Grup Pojoksatu.id)
Inilah rumah dinas Wakil Walikota Bogor Usmar Hraiman yang dijadikan tempat usaha. Foto: Maya/Radar Bogor (Grup Pojoksatu.id)
Inilah rumah dinas Wakil Walikota Bogor Usmar Hraiman yang dijadikan tempat usaha. Foto: Maya/Radar Bogor (Grup Pojoksatu.id)

POJOKSATU.id, BOGOR – Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman sepertinya bisa bernafas lega. Karena ia bakal selamat dari sanksi atas pelanggaran alih fungsi rumah dinas (rumdin) yang menjadi tempat usaha. Pengelola aset daerah yang tak lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, pasang badan demi Usmar Hariman.

Ade Sarip sebagai penanggung jawab aset tersebut menimpakan kesalahan pada dirinya sendiri. Ade merasa belum pernah menjelaskan fungsi rumah dinas kepada wakil walikota. Termasuk hal-hal yang tak boleh dilakukan di rumah dinas.

“Mungkin saya belum menyampaikan penjelasan tentang fungsi rumdin. Saya juga sudah sampaikan masalah ini ke Pak Wakil,” paparnya.

Saat memeriksa lokasi rumdin di Jalan Dharmawangsa Nomor 9, barber shop dan distro yang dikelola anak Usmar sudah tak ada lagi. Menurut Ade, dengan begitu masalah tersebut dianggap.


“Sekarang sudah tuntas dan tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu lagi. Baik di pemkot, atau lahan fasum. Harus dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya,” kata dia.

Untuk diketahui, mengubah fungsi rumah dinas itu jelas melanggar Peraturan Kemendagri Nomor 17 Tahun 2007. Disebutkan, rumdin tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Bahkan, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak agar Kejaksaan Negeri menelusuri dugaan penyelewengan aset negara dalam polemik itu.

“Ada potensi kerugian ne gara dalam alih fungsi. Setiap rumah dinas memiliki biaya pemeliharaan, dan operasional pemakaian air, listrik dan gas. Itu harus dihitung,” jelasnya.

Uchok juga mendesak Usmar berjiwa kesatria dan mundur dari jabatannnya sebagai wakil walikota. Sebab, perilaku membuat usaha di rumdin dinilai memalukan dan tak pantas menjadi panutan. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan mengingatkan, pembelian rumah dinas di Vila Indah Padjajaran itu mencapai Rp4,7 miliar. Semuanya menggunakan uang rakyat. Maka, tak elok jika duit rakyat itu disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri.(radar bogor/dhi/lya)