Aset Kabupaten Tercecer di Kota Bekasi

ASET PEMKAB : Pembangunan pusat pertokoan bekas Karang Kitri, Kota Bekasi yang terletak di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Gedung tersebut diklaim sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tercecer. ARIESANT/RADAR BEKASI
ASET PEMKAB : Pembangunan pusat pertokoan bekas Karang Kitri, Kota Bekasi yang terletak di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Gedung tersebut diklaim sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tercecer. ARIESANT/RADAR BEKASI
ASET PEMKAB : Pembangunan pusat pertokoan bekas Karang Kitri, Kota Bekasi yang terletak di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Gedung tersebut diklaim sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tercecer. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU – Persoalan aset daerah dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. Bahkan akibat persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi selalu mendapat status Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Usut punya usut, ternyata aset milik Kabupaten Bekasi banyak yang tercecer di Kota Bekasi. Menurut data dari komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, aset berupa lahan seluas 303.902 meter persegi dan aset bangunan seluas 5.318 meter persegi masih berada di Kota Bekasi.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saepulrohman mengatakan, persoalan aset yang tak kunjung selesai karena tidak ada keseriusan dari dinas terkait. Menurut dia, inventarisir yang dilakukan belum berjalan maksimal.

“Tercecer dalam artian yang belum terakomodir dalam sertifikasi dan batas-batas fisik serta belum terdaftar dalam Kartu Inventarisir Barang (KIB), tentunya itu lebih parah. Boro-boro sertifikat, terdaftar juga belum,” katanya.


Salah satu upaya yang harus dilakukan, sambung Aep, dengan saling berkoordinasi antar dinas, termasuk Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim).

Terlepas dari aset yang berada di Kota Bekasi, ternyata persoalan aset di dalam daerah sendiri pun masih berantakan. Seperti soal Tanah Kas Desa (TKD). Menurut Aep, TKD seharusnya masuk dalam katagori aset.

“Itu karena di KIB terdapat tanah TKD yang seharusnya itu tidak ada khusus aset bukan TKD, kalau TKD bagian desa. Sekarang sudah dipisahkan,” katanya. (neo)