Rumah Dinas Dijadikan Tempat Cukur, Wakil Walikota Bogor Diminta Mundur

Rumah dinas Walikota Bogor, Usmar Hariman di Vila Indah Pajajaran
Rumah dinas Walikota Bogor, Usmar Hariman di Vila Indah Pajajaran
Rumah dinas Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman di Vila Indah Pajajaran

POJOKSATU.id, BOGOR – Rumah dinas (rumdin) Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman yang merubah alih fungsi menjadi tempat usaha berbuntut panjang. Sejumlah kalangan mendesak penyalahgunaan wewenang itu ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Bogor.

“Aparat hukum (Kejari) bisa masuk untuk menyelidiki masalah tersebut,” papar Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi seperti dilansir Radar Bogor, Senin (23/3).

Ucok menilai ada potensi kerugian negara dalam alih fungsi tersebut. Seperti diketahui, setiap rumah dinas memiliki biaya pemeliharaan dan operasional pemakaian air, listrik dan gas. “Itu harus dihitung,” cetusnya.

Di sisi lain, Usmar telah menunjukkan perilaku yang tak patut ditiru sebagai wakil kepala daerah. Rumdin merupakan aset daerah dan tak boleh jadi lahan bisnis. Ia juga meyakini peraturan daerah memiliki sanksi tersendiri atas pelanggaran tersebut.


“Harus mengundurkan diri sebagai pejabat. Malu itu. Muka mau ditaruh di mana,” kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu.

Kritik pedas juga muncul dari Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan. Dia menyayangkan perilaku Usmar yang menjadikan rumdin sebagai tempat usaha. Penggunaan kendaraan operasional saja dilarang jika bukan untuk kegiatan pemerintahan.

“Saya benar-benar sangat miris dan menyesalkan rumdin yang dijadikan untuk ajang bisnis,” ujarnya.

Dodi mengingatkan, membeli rumdin di Vila Indah Padjajaran, Jalan Dharmawangsa, Nomor 9, Bogor Utara, itu memakai uang rakyat sebesar Rp4,7 miliar. Jumlah itu belum dihitung untuk biaya operasional bulanan. “Kami sangat menentang itu, meski sudah ditutup itu menjadi pelajaran,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Satpol PP Kota Bogor Eko Prabowo belum mendapat perintah penyegelan. Tapi, ia siap menyegel rumah dinas tersebut, setelah menerima instruksi dari sekretaris daerah. “Kalau ada perintah, pasti dilaksanakan,” kata dia.

Namun, Satpol PP sudah menginvestigasi penyimpangan yang ada di rumdin Usmar. Itu sebagai pemetaan dan pengumpulan bahan keterangan. “Tidak boleh lahan pemerintah dijadikan kegiatan bisnis dan profit,” tegasnya.(ded/lya)