Parah, Hutang Raskin Mencapai Miliaran

NGUTANG : Beras untuk orang miskin (Raskin) di Kabupaten Bekasi ternyata banyak yang masih berhutang, alias pihak desa atau kelurahan belum membayarnya ke Bulog. Ilustrasi/Ariesant/RADAR BEKASI
NGUTANG : Beras untuk orang miskin (Raskin) di Kabupaten Bekasi ternyata banyak yang masih berhutang, alias pihak desa atau kelurahan belum membayarnya ke Bulog. Ilustrasi/Ariesant/RADAR BEKASI
NGUTANG : Beras untuk orang miskin (Raskin) di Kabupaten Bekasi ternyata banyak yang masih berhutang, alias pihak desa atau kelurahan belum membayarnya ke Bulog. Ilustrasi/Ariesant/RADAR BEKASI

POJOKSATU – Parah. Ternyata beras untuk orang miskin (raskin) yang selama ini didistribusikan di tingkat desa dan kelurahan belum dibayar ke Divisi Bulog Karawang. Lembaga tersebut mencatat hutang raskin di Kabupaten Bekasi hingga kini mencapai miliaran rupiah.

Kepala Bulog Divisi IV Karawang-Bekasi, M Alexander mengatakan, penyerapan raskin pada tahun lalu mencapai 100 persen. Namun untuk pembayaran, desa atau kelurahan di Kabupaten Bekasi masih memiliki tunggakan sebesar 20 persen.

Dirinci Alexander, tunggakan atau hutang raskin yang belum dibayarkan oleh desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi mencapai Rp400 juta pada Februari. Sedangkan pada Maret, tunggakan yang belum dibayarkan sebesar Rp600 juta.

“Kami meminta kesadaran dan kerjasamanya kepada para Kepala Desa dan juga kepala kelurahan dapat menyelesaikan piutang raskinnya kepada kami,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, salah seorang Kepala Desa (Kades) yang enggan disebutkan namanya mengatakan kalau hampir seluruh Kades memiliki hutang raskin ke pihak Bulog. Menurut dia, hutang itu muncul di periode Kades sebelumnya.


“Kita bayar raskin kayak gali lubang tutup lubang. Awalnya itu hutang Kades lama yang belum dibayarkan kepada Bulog, tapi mengingat untuk kebutuhan warga, mau gak mau kita tombokin utangnya agar raskin itu dapat turun lagi dari Bulog,” ungkapnya.

Diketahui bahwa raskin merupakan jatah yang diberikan dari pemerintah kepada warga yang kurang mampu dengan harga jual di bawah pasaran. Sampai saat ini, pembagian raskin masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa kepala desa pun mengaku kelimpungan, karena data raskin yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. (neo)