Golkar Kota Keukeuh ke Ical

Abdul Hadi
Abdul Hadi
Abdul Hadi

POJOKSATU– DPD Partai Golkar Kota Bekasi bergeming dengan keputusan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol alias kubu Agung Laksono. Golkar kubu Aburizal Bakrie ini keukeuh menunggu keputusan PTUN dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terkait konflik di internal parpol berlambang pohon beringin.

“Kita tetap berkomitmen dengan Munas Bali dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semua ada mekanismenya,’’ ujar Sekjen DPD Golkar Kota Bekasi Abdul Hadi saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.

Menurut Abdul Hadi, SK Menkum HAM itu bukan akhir keputusan untuk menyelesaikan konflik Golkar. Masih ada beberapa tahapan proses hukum yang harus dihormati.
’’Nanti jika keputusan PTUN memenangkan ARB mau bilang apa? Berkas gugatan ke PTUN dan Jakarta Utara sudah masuk. Kita tunggu saja hasilnya,’’ ungkapnya
Abdul Hadi juga membantah Golkar kubu Agung Laksono yang menyatakan kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi sudah kedarlwuarsa dan harus di-Plt-kan karena masa berlaku SK habis per Januari.

’’Semua ada mekanismenya. Pertama Munas, Musda provinsi, baru Musda tingkat Kota dan Kabupaten. Lalu berlanjut tingkat Kecamatan dan Kelurahan, kepengurusan, berganti jika sudah dilaksanakan Musda,’’ bebernya.
Dia mengibaratkan, jika mengacu pada SK yang sudah habis masa berlakunya, berarti semua DPD se-Indonesia sudah habis masa baktinya.


“Saya dan Rahmat Effendi tidak memiliki niat mau menjabat terus menjadi pengurus. Sudah dua puluh tahun saya menjabat. Tapi kami menghormati mekanisme partai sesuai AD/ART. Semua kader berhak mendapat tempat di DPD asalkan lewat mekanisme yang sesuai,’’ tambah pria yang hobi koleksi Moge ini.

Selain itu, Abdul Hadi membantah bahwa telah terjadi perpecahan di Golkar Kota Bekasi, dirinya menuturkan jika kondisi DPD Golkar saat ini masih kondusif, ’’Yang kisruh kan di tingkat DPP. Di DPD sebenarnya baik baik saja, berjalan kondusif. Dan kami masih tetap pada komitmen mendukung Munas Bali,” ungkap pria yang juga pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah ini.

Munas Bali yang diikuti oleh seluruh DPD Partai Golkar se-Indonesia, kata Abdul Hadi, mendapatkan undangan dan mandat resmi. Sebaliknya, dirinya mempertanyakan keputusan Menkum HAM yang mengakui Munas Ancol. Menurutnya ratusan dokumen mandat Munas Ancol diduga palsu.

Hadi merinci, setidaknya ada 43 surat mandat yang diduga tanda tangannya palsu. Kemudian yang kop surat tidak sesuai aslinya secara terperinci ada 104 surat mandate. ’’Total ada 133 surat mandat yang kami temukan palsu, dan keputusan Kemenkum HAM wajib dipertanyakan,’’ tanyanya heran.

Sebagaimana diketahui, kemarin Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly akhirnya mengeluarkan SK kepengurusan Golkar Agung Laksono melalui surat SK Menkum HAM bernomor M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015, tertanggal 23 Maret 2015. SK tersebut salah satunya berisi mengabulkan permohonan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART) serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar.

Dalam SK Menkum HAM yang ditandatangani Menteri Yasonna Hamonangan Laoly itu, lengkap dengan stempel Kemenkum HAM, menyatakan bahwa komposisi dan pengurus DPP Golkar masa bakti 2009-2015 yang dipimpin Aburizal Bakrie tak lagi berlaku. (sar)