Bupati Bogor: Pelaku Kejahatan Anak di Bawah Umur Tidak Akan Dipenjarakan

Ilustrasi. Foto: net
Ilustrasi. Foto: net
Ilustrasi. Foto: net

POJOKSATU.id, BOGOR – Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum berjalan maksimal. Hal itu terjadi karena masih banyaknya infrastruktur penunjang yang belum tersedia. Untuk meminimalisasi masalah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng Kabupaten Bogor untuk dijadikan pilot project.

Seknas Akses untuk Keadilan pada Bappenas, Ahpong Herlina mengatakan, di seluruh Indonesia baru ada 17 lembaga pemasyarakatan anak. Selain itu, kata dia, belum seluruh daerah memiliki ruang sidang khusus anak.
Dia menjelaskan, sosialisasi Undang-undang SPPA yaitu untuk merubah paradigma dari retributif menjadi paradigma restorative.

“Penyelesaian perkara bukan bertujuan untuk membalas atau mengganjar perbuatan kejahatan sang anak, tetapi lebih mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula,” katanya.

Bupati Kabupaten Bogor, Nurhayanti mengatakan, infrastruktur penunjang akan segera dipenuhi. Dalam Undang-undang SPPA, kata dia, pelaku kejahatan anak di bawah umur tidak akan dipenjarakan, karena di Kabupaten Bogor belum memiliki penjara khusus anak.


“Untuk sep sosial, bahkan pesantren untuk melakukan pembinaan terhadap anak,” ujarnya.

Selain itu, Kabupaten Bogor juga membentuk kelompok kerja untuk mengawasi percepatan pengoptimalisasian penerapan UU SPPA. Kepala Pengadilan Negeri Cibinong, Dyah Sulastri Dewi mengatakan, pihaknya sudah ada ruang sidang khusus anak dan tidak ditempatkan di jeruji besi.

Selain itu, di 2015 kasus anak yang dilimpahkan ke PN Cibinong sebanyak delapan orang. “Dari delapan anak, tiga di antaranya diselesaikan saat penyidikan,” katanya. (radar bogor/rub/lya)