Tak Terima Usulan RAPBD 2015, DPRD Rencanakan Pemakzulan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD dipertemukan di kantor Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat

 

POJOKSATU.id, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta tak menyetujui usu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD dipertemukan di kantor Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD dipertemukan di kantor Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat

lan Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 yang diaujukan pemerintah. Jadi, kemungkinan untuk kembali menggunakan pagu anggaran 2014, yakni sebesar Rp 72,9 triliun sangat besar.

Seorang anggota DPRD DKI yang yak mau menyebutkan namanya mengatakan, alasan para pimpinan DPRD tak menyetujui RAPBD 2015 semata-mata lebih disebabkan agar hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tetap berjalan.


“Kalau pakai 2015, artinya DPRD setuju dokumen yang diajukan (oleh Pemprov) sah. Kalau gitu, buat apa ada angket. Tujuan angket kan untuk menyelidiki dokumen (RAPBD 2015) yang dipakai palsu apa asli,” ujar anggota DPRD itu, Senin (23/03).

Ia menyebutkan, pihak DPRD ngotot ingin hak angket terus berlanjut. Hal ini berkaitan rencana untuk memakzulan Ahok (sapaan Basuki). “Supaya rencana impeachment (pemakzulan) jalan terus,” ujar legislator yang juga meminta nama fraksinya tak disebut itu.

Sementara saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik menyatakan, bahwa hak angket memang akan terus berjalan. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Panitia Hak Angket Mohamad Sangaji pada pekan lalu.

Namun ia tak berkomentar perihal rencana pemakzulan. Taufik mengaku masih menunggu hasil angket yang nantinya akan diumumkan dalam sebuah rapat paripurna.

“Belum sampai ke situ, tunggu keputusan panitia hak angket,” ujar dia.

Pekan lalu, panitia hak angket Mohamad Sangaji menyatakan, penyelidikan terhadap adanya dugaan maladministrasi dalam pengajuan RAPBD 2015, dan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, akan tetap berlanjut.

Bahkan, kata dia, saat ini penyelidikan panitia hak angket telah memasuki tahap akhir. Yang artinya, hasilnya akan segera diumumkan dalam sebuah rapat paripurna.

“Angket sudah final. Tinggal saya panggil tim ahli untuk diparipurnakan. Paripurnanya setelah tenggat waktu (penyerahan RAPBD 2015) ke Kemendagri tanggal 23 (Maret),” kata Ongen, panggilan akrabnya.(Kompas.com/ril)