Menkumham Diminta Mundur, PPP Akan Galang Hak Angket di DPR

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. FOTO: Ricardo/jpnn
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. FOTO: Ricardo/jpnn
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. FOTO: Ricardo/jpnn

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bukan hanya berencana mempolisikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly ke Bareskrim Polri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz juga akan menggalang hak angket di DPR, untuk meminta agar Yasonna mundur dari jabatannya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP kubu Djan Faridz, Triana H Djemat, di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin(23/03) mengatakan, Yasonna tidak membaca putusan dengan teliti hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan keputusan pengesahan PPP kubu Romahurmuziy harus dibatalkan.

“Sampai ada putusan yang inkracht di tingkat kasasi. Walaupun banding tidak berpengaruh harus tetap dibatalkan keputusan untuk kubu Romy (Romahurmuziy),” ujar Triana lagi.

“Jika dia (Yasonna) tidak taat hukum artinya apa? Dia bisa dikenakan sanksi, sanksinya presiden harus memberikan teguran secara lisan, pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tak hormat. Ya kita minta Menteri Yasonna diganti, untuk apa menteri yang tidak taat hukum dipertahankan? Lebih baik diganti daripada dia membuat kekacauan terus di negara kita dan mengobok-obok hukum,” paparnya.


Saat mendatangai kantor Kementerian Hukum dan HAM, Triana hendak bertemu Yasonna dan menyerahkan hasil sidang Mahkamah Partai. Triana ingin membuktikan kekeliruan pendapat Yasonna yang selalu menyebut PPP tak memiliki Mahkamah Partai, untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan di partai berlambang Kakbah tersebut.(man/jas/ril)