Bogor Terancam Krisis Air

Ilustrasi. Foto: Nelvi/Radar Bogor (Grup Pojoksatu.id)
Bogor terancam krisis air
Ilustrasi. Foto: Nelvi/Radar Bogor (Grup Pojoksatu.id)

POJOKSATU.id, BOGOR – Enam puluh sembilan tahun sudah bangsa ini terlepas dari belenggu penjajahan. Tapi baru sebulan rakyat Indonesia benar-benar bisa merdeka atas pemanfaatan airnya. Itu pun setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Seorang warga Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/3) siang, Yani (22) beranjak dari rumahnya lantas berjalan menuju bekas mata air yang dulu kerap digunakan warga. Letaknya hanya sepuluh meter dari pekarangan.

Bekas mata air itu kini ditumbuhi ilalang dan ditanami pohon pisang. Hujan membuat air di sumur berdinding lumut tersebut cukup melimpah. Sebuah kondisi yang kontras kala kemarau tiba. Jangankan air. Alang-alang dan semak belukar yang menyelimuti sumur pun mengering.

“Di situ dulu ada beberapa mata air, kalau musim hujan gini, masih ada,” ujar Yani, warga RT 01/01, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor itu.


Satu dasawarsa lalu, sambung Yani, desanya memiliki banyak sumber mata air yang melimpah disetiap musimnya. Namun sekarang nyaris tak ada. Warga menduga, kondisi ini merupakan buah dari munculnya perusahaan pengelolaan air minum swasta.

“Kami mulai susah air sejak 2004. Kalau nggak turun hujan sepuluh hari saja, tanah di sini kekeringan,” ujar dia mengenang. Di Kecamatan Tenjo, terdapat 65 ribu warga dari sembilan desa harus mencari sumber air selain air tanah (sumur) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor menyatakan, selama musim kemarau terdapat 67 desa di 15 kecamatan, di Kabupaten Bogor, dilanda kekeringan. Sementara berdasarkan data yang dihimpun Radar Bogor, 5,2 persen air tanah di Kota Bogor berkategori kritis, sedangkan 2,7 persen masuk dalam kategori rusak, 11,2 persen rawan dan sisanya sebanyak 80,2 persen aman.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Lilis Sukartini menyatakan, maraknya pembangunan yang menggunakan air tanah adalah penyebab semakin kritisnya air tanah di Kota Bogor. Kerusakan air tanah sebesar 2,7 persen Kota Bogor terdapat di wilayah Bogor Timur dan Bogor Selatan.

“Jadi, diperkirakan dalam waktu sepuluh tahun ke depan kondisi air tanah di Kota Bogor semakin rusak, bisa diangka 22,4 persen bila tidak segera diatasi,” ujarnya seperti dikutip Radar Bogor (Grup Pojoksatu.id).

Lilis khawatir jika tidak ada niat baik atau pembatasan penggunaan air tanah, maka cadangan air tanah untuk Kota Bogor bakal habis. Karena jika pembagian zonasi air tanah yang masuk dalam zona rawan tidak dibatasi, diperkirakan akan meluas.

Karenanya untuk, penggunaan air tanah, pemkot mematok pajak yang tinggi untuk penggunaan air tanah. “Tahun ini saja, pajak yang dihasilkan dari air tanah mencapai, 5 miliar dari 180 perusahaan, cara ini untuk membatasi penggunaan air tanah” ungkapnya.

Tidak hanya air tanah saja yang krisis, kondisi air sungai dan setu di Kota Bogor juga berbahaya dikonsumsi. Dari hasil pengujian kualitas air sungai dan situ yang dilakukan BPLH Kota Bogor, menemukan terjadi pencemaran air sungai yang tercemari oleh, bakteri Escheria colii, atau E.Coli dengan kandungan cukup banyak.

BPLH melakukan pengujian di tujuh sungai di Kota Bogor dengan mengambil sample air masing-masing di tiga titik yaitu hulu (perbatasan kabupaten-kota), tengah (di perkotaan) dan hilir (perbatasan kota-kabupaten).

Kondisi buruk kualitas air sungai kebanyakan terjadi pada sungai-sungai besar, atau sungai kecil yang melintasi perkampungan. Di Ciliwung misalnya, kandungan Coliform jauh di atas batas baku mutu (5000 mg/l), yaitu senilai sebanyak 26000 di Dam Katulampa, 78000 di Sempur, dan 120000 di Pasir Jambu.

Sedangkan kondisi parah lainnya ditemui di Sungai Cianten dengan kadar Coliform sebanyak 14.000 di hulu dekat pesantren Al-Falah dan Yonif 513, 260000 di Sindangbarang Pilar, dan 42000 di Kampung Situgede. Wilayah Kota Bogor dialiri oleh dua sungai besar yaitu sungai Ciliwung dan sungai Cisadane dan anak-anak sungai,
yang secara keseluruhan anak-anak sungai (sungai Cipakancilan, sungai Cidepit, sungai Ciparigi, dan Sungai
Cibalok).

“Dari hasil uji kualitas air, terlihat bahwa dari beberapa kandungan yang dianggap pencemaran, melebihi batas baku mutu, ini sangat berbahaya bagi kesehatan, dan menyebabkan penyakit diare akut” tandasnya.

Pengamat Ekologi dan air Tjipto Subadi menyatakan, di mana pun berdiri perusahaan swasta air minum, pada satu sisi akan terjadi krisis air karena debit air menyusut sebagai dampak pengeboran air tanah secara besar-besaran.

“Akibatnya masyarakat, tak bisa lagi mendapatkan air bersih dari tanah mereka. Sawah-sawah tidak bisa terairi dan petani hanya bisa mengandalkan sawah tadah hujan,” ucapnya kepada pewarta.

Berdasarkan hasil riset dari Amrta Institute for Water Literacy 2012 menyebut 48 persen pengambilan air tanah di Indonesia dilakukan oleh tiga perusahaan besar asal asing.“Dengan pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kita berharap, swasta tidak bisa lagi sewenang-wenang mengeksploitasi air,” tukasnya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan, pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bukti bahwa pemerintah pro kepada rakyat.

“Sebab, kalau dikomersilkan, masyarakat jadi tidak kebagian. Rakyat kita harus punya akses air bersih seluas-luasnya. Jangan sampai, Jabar pemilik air bersih terbanyak tapi tidak bisa diakses,” kata dia.

Selain itu, kata Aher-begitu dia disapa, kalau investor diperbolehkan mengelola air bersih, benefitnya hanya masyarakat sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi jutaan masyarakat akan kehilangan sumber daya air. Sebab, saat ini hanya 65 persen masyarakat yang bisa mengakses air bersih.

Padahal, jika masyarakat bisa dengan mudah mengakses air bersih, maka pengeluaran pemerintah untuk anggaran kesehatan dapat ditekan. “Jangan-jangan benefit dari penjualan air bersih itu, lebih kecil dibanding biaya kesehatan. Harapannya, segera batalkan pihak investor dengan benefit masyarakat sehat,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan, masyarakat selama ini kurang menghormari air. Itu disebabkan, pendidikan yang masih rendah dan pengetahuan mengenai agamanya masih kurang. Jadi perlu adanya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat.

“Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa haram hukumnya buang hajat kecil di air yang mengalir. Apalagi membuang hajat besar, dan limbah industri. Kalau itu diterapkan, maka seharusnya kita tidak perlu lagi yang namanya memasak air,” kata Aher.

Krisis air, kata Aher, juga merupakan hal yang sangat berbahaya bagi masyarakat dibandingkan krisis listrik. “Kalau tidak ada listrik, kita masih bisa hidup. Tapi kalau tidak ada air itu sangat berbahaya. Makanya untuk mencegah krisis air, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya,” tandasnya. (ind/viv/ful/lya)