Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK

Yasonna Laoly
Yasonna Laoly
Yasonna Laoly

JAKARTA –  Yasonna Laoly. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) tersebut, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/3). Yasonna dilaporkan oleh dua orang advokat karena dianggap melakukan korupsi dari segi kebijakan berupa penyalahgunaan wewenang, dengan mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol atau kubu Agung Laksono.

”(Ini) korupsi kebijakan, mengesahkan hasil munas IX Ancol padahal putusan mahkamah partai (Golkar) itu tidak pernah memutuskan terkait dengan dua kepengurusan yang ada di partai Golkar,” ujar salah seorang pelapor, Muhammad Sattu Pali di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/3).

Pali mendatangi kantor KPK bersama advokat lainnya bernama Samsuddin. Lebih jauh dia menjelaskan, atas tindakannya, Yasonna dianggap melanggar pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 32 tahun 1999 tentang Pemberasan Tindak Pidana Korupsi.

”Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),” terang Pali.


Laporan tersebut juga didasari oleh langkah anggota Komisi III DPR RI, John Kennedy Aziz yang sudah melaporkan Menkum HAM, Yasonna Laoly ke Bareskrim Polri. Saat ditanya soal motif, Pali membantah jika dia berasal dari kubu Partai Golkar Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie.

”Saya advokat, hanya masyarakat umum, saya prihatin dengan pejabat yang tidak taat hukum,”tukasnya.

Sebelumnya Menkum HAM, Yasonna Laoly mengaku tidak takut apabila dirinya dilaporkan ke KPK menyangkut masalah kepengurusan Partai Golkar.

”Ah ga apa-apa lah, jalan saja, itu konsekuensi dari kerjaan,” ujar Yasonna.

Dia menilai apabila dirinya benar dilaporkan maka hal itu disinyalir beraroma politis.

”Itu yang namanya intensitas politik,” katanya.

Yasonna juga membantah sudah mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta hari ini.

”Siapa bilang? (Mengeluarkan Surat Pengesahan), tanya saja ke dia (Yorris). Belom tuh sampai sekarang (tandatangan SK), belum ada,”tegas Yasonna. (adn/indopos/lya)