Tunggu Kepastian Perpanjangan Izin, Pekerja Freeport Indonesia Gelisah

Pemerintah punya peluang beli saham Freeport Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Para pekerja PT Freeport Indonesia gelisah menunggu kepastian diperpanjang atau tidaknya izin eksport perusahaan milik Amerika tersebut. Saat ini, mereka terus menunggu kepastian tersebut. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan rekomendasi final perpanjangan izin PT Freeport Indonesia pada April 2015 mendatang, bersamaan dengan rencana perubahan lisensi Kontrak Karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kami tidak menginginkan bahwa kemudian PT Freeport ini berhenti atau kemudian ekspornya tidak diperpanjang karena kalau itu terjadi dampaknya kepada kami sangat luar biasa,” ujar juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, dalam siaran persnya, Sabtu (21/03).

Sementara menunggu kepastian izin tersebut, masa depan sekitar 30.004 orang pekerja dipertaruhkan. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2013. Saat itu menjelang penetapan pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.Dampaknya, tidak ada aktivitas ekspor selama empat bulan.

“Kita sudah merasakan betapa sulitnya kita di sana. Penjualan kita tidak menghasilkan apa-apa. Dampaknya, ada rumah sakit gratis itu darimana dananya kalau tidak ekspor,” ujar Juli.


Juli dan rekan-rekannya mengaku tahu diri. Mereka tidak mau mengurus masalah gugatan, namun ia ingin agar publik berpikir secara adil dan berimbang.

“Jadi kita tidak mau ini akan berdampak pada masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kalau semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Energi dan Pertambangan (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika, Virgo Salosa ikut mengapresiasi pemerintah yang memberikan ruang pada Freeport untuk melakukan ekspor.

“Kami juga apresiasi kepada mereka yang mengatasnamakan Indonesia Menggugat, tapi kenapa mereka tidak melihat kami. Kami juga rakyat Indonesia yang menerima dampak langsung,” urainya.

Maka, ia berharap para penggugat mempertimbangkan nasib sekitar 150.020 orang pekerja Freeport di Mimika yang terimbas langsung jika gugatan tadi dikabulkan.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi digugat class action terkait diperpanjangnya kontrak Freeport oleh empat aktivis melalui gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit (gugatan warganegara). (ari/ril)