Menolak Diperiksa, KPK Jemput Paksa Sutan Bhatoegana

Sutan Bhatoegana
Sutan Bhatoegana
Sutan Bhatoegana

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan jemput paksa Sutan Bhatoegana dari rumah tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta.  Itu karena, Sutan menolak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penetapan APBN-P tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR. KPK pun akhinya melimpahkan berkas perkara Sutan ke Jaksa Penuntut Umum.

“Yang bersangkutan menolak hadir, sehingga penyidik dan JPU mendatangi ke Rutan Salemba. Proses pelimpahan dilakukan di Rutan Salemba antara Penyidik dan JPU juga tersangka yang didampingi tim kuasa hukumnya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (20/3).

Sutan bersama tim penyidik lembaga antirasuah itu tiba sekitar pukul 19.22 WIB. Politikus partai Demokrat didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Diinformasikan pada agenda pemeriksaan Sutan hari ini, penyidik KPK akan melimpahkan perkara ke jaksa penuntut umum (JPU). Pasalnya, berkas perkara bekas Ketua Komisi VII DPR itu telah dirampungkan. Namun, Sutan menolak hadir sehingga pihak KPK harus melakukan penjemputan paksa.

“Terkait penanganan perkara SB (Sutan Bhatoegana), rencananya hari ini penyidik akan melimpahkan berkas dan tersangka SB ke Penuntutan (tahap 2). Tersangka dan Kuasa hukum menolak menandatangani berkas pelimpahan dan produk turunan lainnya, sehingga penyidik membuatkan BA penolakan penandatanganan. Per hari ini dengan kewenangan JPU memperpanjang penahanan ybs untuk 20 hari ke depan mulai 20 Maret-8 April  2015,” jelas Priharsa.


Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka Sutan Bathoegana pada 14 Mei 2014 dalam dugaan penerimaan hadiah pembahasan APBN Perubahan 2013 Kementerian ESDM di Komisi VII DPR. Sutan kemudian ditahan pada 2 Februari 2015 di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Diketahui, KPK menetapkan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Jero Wacik di Komisi VII DPR yang dipimpinnya.

Atas perbuatannya, Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (adn/indopos/lya)