Gila, Rumah Dinas Rp 5,9 Miliar Jadi Tempat Bisnis Cukur Rambut

Rumah Dinas Rp5,9 Miliar Jadi Tempat Bisnis Cukur Rambut
Rumah Dinas Rp5,9 Miliar Jadi Tempat Bisnis Cukur Rambut
Rumah Dinas Rp5,9 Miliar Jadi Tempat Bisnis Cukur Rambut
Rumah Dinas Rp5,9 Miliar Jadi Tempat Bisnis Cukur Rambut

POJOKSATU.id, BOGOR – Ini tempat cukur rambut terhebat di Kota Bogor. Namanya Venossa. Usaha barber shop itu nekat memakai fasilitas negara berupa rumah dinas seharga Rp5,9 miliar yang kini ditempati Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman.

Rumah yang dibeli Pemerintah Kota Bogor di Villa Indah Pajajaran, Jalan Dharmawangsa Nomor 9 Kota Bogor, itu kini jadi pergunjingan.

Sebuah iklan yang mempromosikan peluncuran tempat usaha, yakni barber shop and distro beredar di media sosial, Instagram. Pada iklan itu disebutkan alamat tempat usaha tersebut yakni di Villa Indah Pajajaran, Jalan Dharmawangsa Nomor 9, Kota Bogor. Alamat tersebut diketahui rumah dinas Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman.

Dalam iklan itu disebutkan, tempat usaha tersebut mulai dibuka Sabtu, 14 Maret 2015. Ada berbagai produk yang ditawarkan. Mulai dari jasa potong rambut hingga busana. Selain itu dicantumkan pula pin BBM dan nomor telepon yang bisa dikontak. Tak lupa kalimat, ”Free soft drink & snack *Live music performance.”


Informasi tersebut kemudian menjalar cepat ke telinga wartawan. Wartawan Harian Metropolitan (Grup pojoksatu.d) langsung mencoba mengecek kebenaran informasi tersebut.

Saat mendatangi rumah dinas itu tadi malam nampak tiga orang berseragam Satpol PP yang sedang berjaga. Mereka menolak memberikan keterangan.

”Kalau untuk masalah lain kita nggak bisa jawab. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan ajudan wakil walikota,” ucap salah satu penjaga, tadi malam, (18/3).

Tak lama Usmar Hariman akhirnya mau menemui wartawan koran ini. Usmar tak menampik kabar yang menyebut rumah dinas yang ditempatinya dijadikan tempat bisnis cukur rambut dan busana.

Menurut Usmar, tempat bisnis itu menggunakan sebuah gudang. “Ya daripada tidak terpakai kan lebih baik digunakan dengan baik. Saya hanya membantu teman anak saya yang putus sekolah. Dia sedang belajar usaha,” ujarnya kepada Metropolitan.

Politisi Partai Demokrat ini menceritakan, awalnya teman anaknya itu meminta bantuan Usmar untuk menyewakan sebuah ruko di daerah Sancang, Kecamatan Bogor Tengah.

“Ruko di Jalan Sancang itu harga sewanya Rp45 juta per tahun. Nah, saya tidak punya uang sebesar itu. Ya akhirnya saya bilang silakan saja pakai gudang itu,” kata mantan anggota DPRD Kota Bogor itu.

Ia juga mengakui rumah dinas yang ditempatinya jadi ramai setelah ada bisnis tersebut. “Ya gara-gara promosi lewat media sosial jadinya heboh, jadi langsung saya suruh bersihkan saja, daripada pemberitaannya semakin besar dan salah diartikan orang,” katanya.

Pantauan koran ini tadi malam, pernak-pernik bisnis barber shop dan distro di rumah dinas wakil walikota itu memang sudah dicopoti dan dibersihkan. Ini berbeda dengan beberapa hari lalu, begitu mencolok pernak-pernik barber shop and distro.

Pada 2014, rumah dinas yang ditempati wakil walikota Bogor ini juga sempat heboh. Ini karena harganya mahal saat dibeli Pemkot Bogor pada 2014 lalu.

Terpisah, staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang namanya enggan dikorankan mengatakan, rumah dinas yang disediakan Pemkot Bogor digunakan untuk menunjang aktivitas pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pejabat daerah.

”Rumah dinas itu disediakan untuk fasilitas sebagai pejabat daerah. Kalau sampai dijadikan tempat usaha, ya nggak boleh,” ujarnya.

Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada peraturan yang melarang bahwa seorang pejabat daerah boleh menggunakan rumah dinas untuk dijadikan tempat usaha.

Menurut dia, regulasi yang terkait langsung soal pengaturan rumah dinas daerah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dodi Riadmaji membenarkan rumah dinas dilarang dijadikan tempat usaha bagi pejabat yang menempati. Ia juga kaget mendengar kabar ini. “Masak sih? Nggak boleh itu,” ungkap Dodi saat dihubungi.

Dodi juga meminta petugas Satpol PP bertindak jika benar rumah dinas itu dijadikan barber shop and distro. “Sebaiknya Pemkot Bogor melalui Satpol PP bertindak. Itu tidak boleh. Tapi kita serahkan kembali ke pemerintah daerah setempat,” tegasnya. (mg2/feb/els/py/zul)