Dana Siluman Rp12,1 Triliun Tak Masuk APBD

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Indopos/dok.JPNN (Grup Pojoksatu)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Indopos/dok.JPNN (Grup Pojoksatu)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Indopos/dok.JPNN (Grup Pojoksatu)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Setelah melalui perundingan yang memekan waktu dan pikiran, akhirnya DPRD sepakat untuk tidak memasukkan dana siluman sebesar Rp 12,1 Triliun ke dalam Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sepakat untuk tidak memasukkan usulan anggaran tersebut.Bahkan menurut Basuki Pras sepakat penyusunan anggaran melalui e-budgeting.

“Dengan Ketua DPRD, kami sudah sepakat ya, bahwa (usulan anggaran siluman) Rp 12,1 triliun sama sekali tidak dimasukkan (ke dalam RAPBD),” kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (19/03).

Kedua pihak juga juga sepakat untuk menyisir kembali program-program di dalam RAPBD DKI. Segala koreksi anggaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun akan dialihkan ke program lain yang lebih prioritas, seperti untuk program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A, serta pembangunan koridor layang jalur XIII Transjakarta.

“Kontraktor sudah kami tanya, ‘bisa enggak dipercepat tahun ini selesai (koridor XIII)?’ Kami perkirakan kan (pembangunan) hanya menghabiskan Rp 500 miliar, kontraktor bilang (butuh biaya pembangunan) Rp 1 triliun. Nah, kelebihan anggaran akan kami alihkan ke sana. Kami mau berikan kepada pekerjaan yang untuk prioritas,” kata Basuki.


Ahok juga telah memberikan password e-budgeting kepada Prasetio. Ia berharap DPRD kembali pada fungsi awal, yakni dengan melakukan pengawasan kepada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Namun password yang diberikan Ahok hanya dapat digunakan untuk mengunci, bukan memasukkan anggaran. Dengan perbaikan komunikasi ini, Basuki meyakini Senin mendatang (23/03), Pemprov DKI kembali mengajukan dokumen RAPBD 2015 ke Kemendagri.(iza/ril)