Sawah Menghilang, Hutan Bogor Menyusut

Panen Raya Danrem. Foto: Gatut Susanta
Panen Raya Danrem. Foto: Gatut Susanta
Panen Raya Danrem. Foto: Gatut Susanta
Panen Raya Danrem. Foto: Gatut Susanta

POJOKSATU.id, BOGOR Masa depan pertanian Bogor terancam suram. Selain karena aksi alih mata pencaharian, para petani juga mulai kesulitan memiliki lahan.

Jumlah lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman terus bertambah setiap tahun. Kepala UPT Pertanian Jonggol Priyono mengatakan, setiap tahunnya lahan pertanian produktif di Jonggol berkurang akibat di bangun pemukiman dan perumahan.

“Tahun ini, kita sudah kehilangan 99 hektar sawah yang sudah dibangun pemukiman. Di tahun lalu, lahan sawah di Jonggol mencapai 3.535 hektar,” ucapnya.

Di wilayahnya (Jonggol,red) setiap tahun, petani mampu panen hingga dua kali. Untuk satu hektare lahan bisa menghasilkan 64, 87 kwintal gabah kering giling. Dengan berkurangnya lahan hingga 99 hektar, dia memprediksi produksi beras akan berkurang.


“Hasil pertanian yang berkurang, terjadi, karena lahan yang sudah berkurang,” cetusnya.

Dari 14 desa di Kecamatan jonggol, wilayah yang paling mengkhawatirkan adalah Desa Sirnagalih. Banyaknya pembangunan di desa tersebut menyebabkan lahan pertanian terus menyusut.

Kaur Ekbang Desa Sirnagalih, Cece Subandi menyatakan, dari 317 hektar sawah di wilayahnya, kini telah berkurang hingga 8 hektar. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kelompok tani.

“Dari sebelas kelompok tani yang ada, kini hanya tinggal 8 yang masih aktif,” keluhnya. Penelusuran Radar Bogor, para petani yang menjual lahannya mayoritas memilih bekerja sebagai buruh tani ataupun kuli bangunan. Seperti pengakuan Sapei Muslim (45) kuli angkut batu, warga RT 01/04, Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol.

Dia mengaku, menjadi petani sekitar dua tahun lalu. Karena pada medio tahun 2012 lahannya dijual kepada orang Jakarta untuk dibangun pemukiman. “ Tanah saya sekitar 500 meter dah saya jual. Tadinya saya gunakan untuk tani, karena sedang butuh terpaksa saya jual,” ucap Sapei dengan polos.

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Ade Sudrajat menambahkan,banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi, mengakibatkan ratusan petani yang akhirnya beralih kerja. “Saya tidak hitung.tapi pasti ada ratusan,” terangnya.

Dia juga mengeluhkan jumlah penyuluh pertanian yang kurang. Dari tiga kecamatan, Jonggol, Sukamakmur, dan Cileungsi hanya 18 orang. Sembilan pegawai negeri sipil (PNS) dan sembilan honorer.

“Dari 18 tenaga penyuluh, kami harus mengawal 211 kelompok tani . Ini jelas sangat berpengaruh pada proses pendampingan,” terangnya.

Sementara itu, di Kecamatan Caringin lain lagi. Warga selatan Kabupaten Bogor ini, justru memilih stop bertani dan menjadi buruh tani. Mereka lebih memilih menggarap lahan orang lain dan menjual lahan mereka.

“Kalau warga disini (Desa Cimande,red) sebagian besar menjadi buruh tani, soalnya lahannya sudah pada dijual,¨ ujar Staf Desa Cimande Kecamatan Caringin, Darul kemarin (17/3).

Desa Cimande memiliki luas 350 hektare. Sebanyak 209.000 meter merupakan lahan pertanian. Di desa ini memiliki 423 petani dan 512 buruh tani. Sekretaris Kelompok Tani Antanan Cimande, Sofyan Hadi menjelaskan, penyusutan lahan pertanian di Desa Cimande dalam kurun waktu satu tahun terakhir mencapai setengah hektare dari luas lahan pertanian.

Menurut dia, banyak warga pribumi yang dulunya petani sudah menjual lahannya dan beralih fungsi menjadi pemukiman. Dia menghitung, dalam sekali panen dengan luas lahan 1 hektar maka bisa menghasilkan 7 ton padi. Rata-rata para buruh tani di wilayahnya menggarap lahan seluas 2000 meter.

“Ya, walaupun hasil panennya banyak, para buruh tani tetap harus bagi hasil dengan pemilik,” tandasnya.

Sementara itu, Bogor telah menyerahkan draft revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2008-2025.

Dalam draft revisi diketahui Kabupaten Bogor akan mengkonversi hutan lindung dan juga memangkas luas sawah.

Kawasan Lindung dalam Perda Nomor 19 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 44,69 persen atau seluas 133.548,41 hektare dari luas daerah yang meliputi kawasan lindung di dalam kawasan hutan meliputi hutan konservasi 14,24 persen atau 42.559,72 hektare dan hutan lindung sebesar 2,93 persen seluas 8.745,06 hektare dari luas wilayah daerah dan kawasan lindung diluar kawasan hutan. (KL) 27,52 persen atau 82.243,63 hektare.

Sementara di dalam draft, pemkab merencanakan kawasan lindung seluas 138.611,55 hektare atau 45,96 persen dari luas daerah. Meski terkesan lebih besar, hal ini tidak berarti kawasan lindung bertambah luas.

Faktanya, dalam draft tersebut pemkab akan memangkas luas hutan konservasi dari 42.559 hektare menjadi 39.516 hektare hectare atau menyusut seluas 3.043 hektare.

Bukan hanya kawasan lindung, revisi tata ruang juga akan memangkas luasan sawah produktif seluas 4.647,86 hektare dari 14,32 persen atau 42.789,78 hektare menjadi 38.141, 92 ha atau sekitar 12 persen.

Bukan hanya kawasan lindung, revisi tata ruang juga akan memangkas luasan sawah produktif seluas 4.647,86 hektare dari 14,32 persen atau 42.789,78 hektare menjadi 38.141, 92 ha atau sekitar 12 persen.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP) Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo mengatakan penyusutan lahan basah menjadi konsekuensi logis bagi daerah yang ingin berkembang. Hanya saja, kata dia, alih fungsi lahan harus dikendalikan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo mengatakan, perubahan RTRW merupakan suatu kebutuhan. Menurut dia, RTRW saat ini sudah kurang relevan, apalagi untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju.

“kita inis sebenarnya sudah ketinggalan sama Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Disana. Hamparan 2 ribu hectare untuk kawasan industri,” katanya.

Sementara di Kabupaten Bogor, kata dia, kawasan industri belum masih sangat minim. Bahkan Kawasan industry yang ada saat ini, sudah penuh sehingga investor yang ingin membangun pabrik-pabrik, terganjal peruntukan ruang. “Maka harus ada penyesuaian, kawasan indusrtri salah satunya,” kata dia.

Kukuh mengatakan, dalam pembahasan revisi, pansus juga akan mengundang semua pihak, termasuk pengembang untuk memberi masukan. “Kita juga ingin revisi ini dibarengi dengan perizinan juga dipermudah,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya, revisi perda ini harus dilakukan dengan teliti. Penentuan peruntukan ruang harus mengkaji semua aspek, mana yang boleh dirubah mana yang tidak bisa diotak-atik lagi. “kalau sampai salah, ini kan nantinya akan berdampak pada kebijakan,” pungkasnya. (ind/azi/hur/ful/d/zul)