Banyak PHK, Berpotensi Lahirkan Ribuan Begal di Bogor

begal
Begal tertangkap rekaman CCTV

POJOKSATU.id, BOGOR – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Kabupaten Bogor berpotensi melahirkan pelaku kejahatan baru seperti pembegalan. Kriminolog Universitas Indonesia Ronny Nitibaskara mengatakan, desakan ekonomi cenderung mendorong orang menjadi frustrasi.

Secara psikiatrik-kriminologik, pada tipe beberapa kepribadian tertentu, tekanan ekonomi (pengangguran dan PHK) akan menimbulkan rasa bersalah yang besar. “Hal ini kemudian membuat seseorang sangat rentan terjebak,” ujar Ronny Nitibaskara.

Adanya hambatan dan ancaman terhadap pencapaian cita-cita serta harapan masa depan, pada gilirannya menjelma menjadi bentuk perilaku menyimpang atau kejahatan.

”Jadi, meningkatnya kekecewaan hidup seseorang diekspresikan dalam bentuk kejahatan,” tegasnya.


Sejatinya, kasus mantan pegawai buruh yang di-PHK menjadi begal pernah diungkapkan pada (Radar Bogor edisi 4 Maret 2015). Saat diwawancara, pelaku mengaku membegal karena kebutuhan ekonomi setelah di-PHK sebuah perusahaan garmen di Kabupaten Bogor.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Paulus Wirutomo menambahkan, dampak dari PHK massal harus diwaspadai secara dini. Berkaca dari banyak kasus kejahatan, yang sudah-sudah terjadi karena desakan ekonomi.

“Begal, pembunuhan, perampokan dan jenis kejahatan serupa, mayoritas dilatarbelakangi ekonomi. Bahkan, kasus bunuh diri juga demikian,” beber Paulus Wirutomo.

Menurut dia, harus diwaspadai jika kejahatan itu dilatarbelakangi tekanan ekonomi. “Kasus-kasus yang terkait dengan kemiskinan biasanya cepat meningkat dan merata,”  tambahnya.

Dia menyimpulkan, kasus-kasus pembegalan yang terjadi secara sporadis di sejumlah daerah tersebut, secara ilmiah, dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang menunjukkan kondisi tertentu di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Bogor, Wila Faradian menampik pernyataan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyatakan ada 2.600 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja karena dampak kenaikan UMK 2015. Menurut Wila, keputusan memberhentikan karyawan lima perusahaan padat karya itu, tidak ada kaitannya dengan kenaikan UMK.

“PT Samudra Biru itu relokasi sudah sejak tahun lalu, sebelum kenaikan UMK 2015. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan kenaikan UMK,” katanya.

Sedangkan untuk PHK di PT Harmoni Indah, PT Dianing Sari, PT Eurogate, dan PT Jalon juga bukan karena kenaikan UMK. Menurut dia, keempat perusahaan itu beroperasi bergantung pesanan. Wila justru mengatakan, UMK 2015 masih jauh dari angka untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh.

Kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik sampai meroketnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, membuat inflasi semakin tinggi. “Harusnya UMK 2015 itu dievaluasi, yang ditetapkan gubernur jauh dari kebutuhan hidup layak,” tegasnya.

Karena itu, Willa memastikan, buruh akan kembali menuntut kenaikan UMK pada pembahasan upah minimum tahun ini. Menurut dia, jika buruh menuntut hari ini, maka UMK yang layak harusnya sebesar Rp3,5 juta per bulan. “Itu hitungan atas kebutuhan rill, saat ini,” tukasnya.

Berbeda dengan pendapat buruh, kalangan pengusaha memastikan PHK terhadap 2.600 buruh merupakan dampak atas kebijakan menaikan upah yang tidak rasional.

Ketua III Bidang Pengupahan, Penelitian dan Pengembangan, DPK Apindo Kabupaten Bogor, Kusaheri mengatakan, kebijakan menaikkan upah yang mengikuti tekanan kalangan buruh tidak sehat bagi keberlangsungan usaha di Kabupaten Bogor.

“Yang terkena PHK, itu betul karena perusahaan tidak mampu menggaji mereka,” kata Kusaheri.

Kus mengatakan, sangat realistis bagi sebagian perusahaan mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biaya produksi. Selain itu, memilih relokasi ke daerah yang UMK-nya lebih murah, merupakan alternatif pilihan bagi perusahaan yang dampaknya merugikan Kabupaten Bogor.

“Harapan kami, penentuan besaran UMK harus mengacu pada ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (ind/ful/c/zul)