Universitas Andalas Ramai Oleh Ratusan Pegawai Berdemo

Universitas Andalas
Universitas Andalas

POJOKSATU.id, PADANG – Keributan yang terjadi di Universitas Andalas (Unand) pada Senin (16/3) dipicu karena ratusan pegawai Universitas Andalas (Unand) berunjuk rasa.

Aksi ini terjadi karena ketidakjelasan besarnya tunjangan kinerja yang akan diterima setelah Unand menjalankan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

PK BLU ini sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Artinya, pembayaran tunjangan kinerja dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi keuangan masing-masing perguruan tinggi.

Pantauan Padang Ekspres (Grup pojoksatu.id), Senin (16/3) pukul 10.30, ratusan pegawai Unand berkumpul di depan auditorium sambil membawa berbagai karton bertuliskan tuntutan kepada rektor Unand.


Salah seorang pegawai administrasi di Unand Amrin mengatakan, demo tersebut aksi bersama untuk menuntut kejelasan tentang tunjangan kinerja yang akan diterima di setiap grade masing-masing.

“Waktu masih dari pusat, grade paling rendah yaitu grade 4 menerima tunjangan kinerja Rp 1.700.000 dan grade 8 bagian analisis menerima Rp 2.500.000. Sekarang dari info yang berkembang kami hanya akan menerima Rp 500.000 atau sesuai kemampuan universitas,” jelas Amrin.

Peserta demo lainnya yang minta namanya tidak ditulis mengatakan akan terus berunjuk rasa sampai menerima kepastian bahwa tidak akan ada penurunan tunjangan.

“Kalau memang belum mampu BLU buat apa dipaksa, kembalikan lagi menjadi PTN biasa. Kami kembali menerima tunjangan kinerja dari pusat,” kata IR.

Setelah beberapa lama menggelar aksinya, para pegawai diterima Rektor Unand Werry Darta Taifur. Tuntutan pun disampaikan para pegawai secara langsung sekitar pukul 11.00.

Werry mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan pegawai yang berunjuk rasa tersebut karena sebelumnya tidak ada yang bertanya atau diskusi terlebih dulu, melainkan langsung menggelar aksi.

Werry menegaskan, tunjangan kinerja akan dibayar berdasarkan BLU. Besarannya tergantung dari kemampuan Unand dan belum dapat dipastikan akan ada penurunan atau sebaliknya.

“Artinya mereka (pendemo) tidak harus takut, kami pro terhadap semuanya,” kata Werry.

Terkait peraturan penerimaan tunjangan berdasarkan BLU, Werry menegaskan itu semua adalah peraturan pemerintah, bukan menjadi wewenang rektor untuk menentukannya.

“Kalau memang tidak mau menerima, berarti ke luar dari peraturan pemerintah. Jika kembali menjadi PTN biasa, berarti kita mengalami kemunduran,” tegas Werry.

Menanggapi ancaman demonstran yang akan tetap melakukan aksi apabila belum ada kejelasan atau apabila adanya penurunan besar tunjangan, Werry mengaku tidak masalah.”Ini semua adalah proses, kami memperjuangkan Sumbar, terutama Unand,” tambah Werry. (cr8/zul)