Akui Keputusan Menkumham, Muladi Minta Ical Legowo

Muladi
Muladi
Muladi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Secara mendadak Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi menggelar  keterangan pers terkait konflik kepengurusan DPP partai beringin rindang itu. Dalam kesempatan itu, dia kembali menegaskan bahwa proses di MPG sudah selesai.

Muladi mengakui kepetusan Menkumham yang menyatakan Golkar kubu Agung Laksono yang sah. Muladi meminta agar kubu Ical legowo dan bersedia masuk dalam kepengurusan yang disusun kubu Agung Laksono.

Dia juga menolak untuk membuat penafsiran baru mengenai putusan MPG yang dipahami berbeda oleh kedua kubu. Dimana pihak Aburizal Bakrie menilai MPG tidak memutuskan apa-apa karena dua dari empat majelis mahkamah tidak berpendapat.

Sementara kubu Agung Laksono menafsirkan Munas Ancol lah yang sah sesuai putusan dua hakim, Djasri Marin dan Andi Matalatta.


“Saya tidak akan buat penafsiran baru. Saya buat penafsiran nanti mengundang reaksi. MPG sudah selesai kok. Pengadilan menganggap sudah selesai. Diminta PN Jakarta Barat, menteri juga, sudah kita lakukan. Ternyata hasilnya seperti itu,” kata Muladi di kediamannya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sudah mengeluarkan surat penjelasan yang mengakui keabsahan Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, serta meminta Agung menyerahkan susunan kepengurusan untuk disahkan, maka keputusan menkumham itulah yang nantinya akan berlaku.

“Itu putusan menteri kumham itu yang berlaku. Tapi itu subjek untuk digugat. Kalau tidak puas ya ke PTUN. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kita tunggu. Untuk mengatakan sah atau tidak terlalu dini. Kalau tidak digugat sah (kubu Agung),” tegas Muladi.

Ditanya mengenai gugatan baru yang dilayangkan kubu Ical ke PN Jakarta Utara, untuk dua tergugat sekaligus, yakni Agung Laksono dan Menkumham Yasonna Laoly, Muladi mengaku baru tahu dari internet sehingga enggan mengomentarinya.

“Saya baru baca tadi di internet. Nanti saya komentar salah. Saya juga kaget. Tapi itu kewenangan penasihat hukum (Ical). MP jangan (tafsirkan lagi), kita sudah selesai kok. Jangan menurut ini menurut ini. Menterinya suruh baca. Pak Ical baca. Agung baca. Bacanya satu kesatuan,” tambah Muladi.

Muladi juga meminta kubu Aburizal Bakrie segera bersatu dengan kepengurusan yang disusun kubu Agung Laksono. Menurut dia, semua pihak harus legowo menerima keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang meminta kubu Agung menyusun kepengurusan baru.

“Kemungkinan rujuk besar asal semua legowo. Jadi ini ke-legowo-an belum tampak dari Partai Golkar. Semua masih punya ambisi untuk menguasai Golkar. Menyusun kepengurusan baru saja ribut,” pungkas Muladi. (fat/jpnn/one)