Wow… Uang Makan PNS DKI Rp 800 Miliar

Pelantikan-PNS-baru-Pemprov
Ahok Lantik PNS DKI

POJOKSATU.id, Jakarta – Pengamat politik anggaran Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkap banyaknya kejanggalan dalam APBD versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rancangan itu, kata dia, lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan pegawai dibanding belanja untuk infrastruktur DKI.

Misalnya, kata Uchok, belanja modal atau belanja pembangunan seperti infrastruktur yang pada tahun 2014 sebesar Rp25,5 triliun atau 40,1 persen mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi hanya 7,4 persen. Sedangkan biaya kesehatan mengalami 3,7 persen penurunan.

“Sementara itu belanja makan minum sebesar Rp 809 miliar. Kalau dibagi jumlah PNS se DKI, PNS dapat 10 juta per tahun,” kata Uchok dalam keterangan pers yang diterima JPNN (grup Pojoksatu.id), Senin (16/3/2015).


Selain itu,  kata Uchok, dalam APBD versi Ahok ada anggaran kematian untuk PNS sebesar Rp 55 Miliar. Tak. hanya itu, ujarnya, Ahok juga mengutamakan dana TKD sebesar Rp 10,8 triliun.

“Dari total belanja itu lebih diutamakan tunjangan kinerja daerah (TKD) Rp 10,8 triliun, jadi ini agak jomplang. Untuk anggaran banjir saja hanya Rp 5,3 Triliun,” kata Uchok.

Uchok kemudian membeberkan beberapa indikasi anggaran yang diperuntukkan lebih banyak untuk PNS DKI. Di antaranya tunjangan penghargaan pegawai Rp 60,1 miliar, tunjangan transport pejabat Rp 414,8 miliar dan tambahan penghasilan bendahara Rp 26,3 miliar.

Selain itu, uang duka wafat atau tewas Rp 134 juta.

Uchok menyesalkan berbagai dana yang dianggapnya memanjakan PNS DKI tersebut. Seharusnya,  kata dia, dana untuk pembangunan daerah lebih besar.

“Ini ibaratnya Ahok mau bangun satu bangunan bukan biaya materialnya yang dibesarkan tapi biaya tukangnya yang digedein, enggak jadilah ini bangunan,” tandas Uchok.(jpnn/cr1)