“Saya Demen Nih Kalau Dipanggil Panitia Angket”

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama

POJOKSATU.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap menghadapi pemanggilan oleh panitia angket perihal anggaran pendapatan belnaja daerah (APBD) 2015.

Meski belum ada kepastian kapan panggilan itu datang, Ahok telah menyiapkan amunisi untuk membongkar permainan proyek oknum anggota DPRD DKI.

“Saya demen kalau (panitia) angket panggil saya nih. Yang duduk-duduk di depan rapat angket itu semua, saya bisa daftarin, ‘Ini lu, lu dulu main di proyek ini. Lu mainnya proyek ini, proyek ini’. Gua mau bacain tuh (permainan proyek anggota DPRD),” beber Ahok, di Balai Kota, Senin (16/3/2015).

Bahkan Ahok sudah tidak sabar untuk duduk berhadapan dengan panitia angket DPRD DKI untuk membongkar semua permaina yang terjadi. Salah satunya mengenai jatah anggaran untuk pimpinan DPRD DKI melalui usulan pokok pikiran (pokir) dari legislatif.


Menurut Ahok, dengan adanya bukti tersebut polisi segera memanggil pihak-pihak yang ditelusuri berkaitan dengan itu.

“Yang pimpinan-pimpinan (DPRD), jatah dia nih selama ini. Aku lengkap kok datanya, nama-namanya siapa yang (ajukan) pokir (pokok pikiran) siapa. Jadi pimpinan DPRD siapa, pokirnya siapa. Periksa saja nanti telusuri hartanya, itu jelas banget kok,” kata Basuki.

Meskipun demikian, Basuki tak menyebutkan detail pimpinan DPRD periode mana yang dimaksud. Yang pasti, dia telah meniadakan pokir.

Langkah ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan DPR/DPRD dalam pembahasan APBN/APBD secara rinci hingga tingkat kegiatan dan belanja (satuan 3) serta kewenangan dalam pembintangan anggaran.

Adapun pokir merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota dewan saat masa reses. Aspirasi itu kemudian diajukan legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran.

Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib.

Disebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.(cr1)