Pensiunan PNS Tak Lagi Digaji Negara, Ini Kata Menteri Yuddy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mulai awal tahun 2017 mendatang, gaji pensiunan PNS dan TNI/Polri tak lagi dibiayai negara melalui APBN. Hal itu sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-Pan dan RB) Yuddy Chrisnandi meminta PNS tidak risau dengan aturan tersebut. Menurut Yuddy, pemerintah hanya merubah sistem pembayaran saja, tanpa menghilangkan hak pensiunan PNS.

Menteri Yuddy yakin sistem baru itu tidak akan mengganggu pelayanan para pensiunan akan hak-haknya. Dikatakan Yuddy, sistem pembayaran untuk para pensiunan tidak melulu dari APBN. Selama ini beban pensiun APBN rata-rata naik tiap tahunnya. Pata tahun 2012 anggaran pensiun mencapai Rp 69 triliun, dan 2013 naik menjadi Rp 74 triliun.

“Sekarang hanya sistem saja mau membayarkannya seperti apa. Semula APBN, mungkin nanti Taspen, yang bayarnya bank, yang penting uangnya sampai dan dimanfaatkan tepat sasaran dan waktu,” tutur Yudi kepada wartawan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Sabtu (14/3.


“Pemerintah sangat memperhatikan pensiunan. Ini juga baru rencana. Satu wacana pemikiran,” tambahnya. (Baca juga: Waduh, Gaji Pensiunan PNS Tak Lagi Dibiayai APBN)

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yuliana Setiawati mengatakan, sistem pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS dan Polri akan berubah dari sebelumnya.

“Sebelumnya gaji pensiunan dibayarkan dengan sistem “pay as you go” (dibiayai negara melalui APBN). Mulai awal 2017, sistemnya berubah, gaji pensiunan PNS dan TNI/Polri menggunakan sistem “fully Funded” (dibiayai pemerintah selaku pemberi kerja), di mana dana pensiun adalah akumulasi dari pembayaran premi murni PNS,” ujar Yuliana, Jumat (13/3/2015). (one)