Salah Pahami Inpres, Jokowi Bisa Dianggap Aktor Dibalik Pelemahan KPK

ICW, Jokowi, Inpres
Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan
ICW, Jokowi, Inpres
Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Meskipun Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo tentang korupsi masih berupa draft, namun sudah memunculkan pereseden buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi. Para pegiat anti korupsi berspekulasi, bahwa Inpres tersebut bisa melumpuhkan kinerja Komisi Pemberantasan KOrupsi (KPK).

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo atas Inpres tersebut.  Menurtnya, Salah satu isi inpres ini membatasi wewenang KPK, yakni diminta hanya berfokus pada upaya pencegahan.

“Pak Jokowi harus membaca Undang-Undang KPK. Di situ tertulis dengan jelas mengenai tugas dan wewenang KPK,” kata Ade, baru-baru ini.

Menurut dia, penindakan dan pencegahan korupsi menjadi satu bagian tugas yang selama ini dijalani komisi antikorupsi. Karena itu, jika instruksi ini terbit, KPK bisa dianggap tak ada lagi. “Kalau inpres ini terbit, Pak Jokowi secara legal melemahkan KPK,” ujar Ade.


Selain itu, Ade menambahkan, jika aturan ini terbit, bisa saja muncul anggapan bahwa aktor utama pelemahan komisi antikorupsi adalah Jokowi. “Jangan sampai terjadi seperti itu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menjelaskan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Pemberantasan Korupsi tidak akan mengatur kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Inpres ini merupakan instruksi kepada jajaran dibawah Presiden, tidak termasuk KPK,” ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/03).

Andi menyebutkan, Kepres yang masih berupa draft tersebut merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Anti Korupsi tahun 2012, yang fokus pada pencegahan korupsi.

“Jadi isinya itu, apa saja yang harus dilakukan untuk perkuat rezim pemberantasan korupsi untuk pencegahan dan penindakan,” tutur Andi. (oko/ril)