Bawaslu Minta Kewenangan Seperti KPK

Nasrullah
Nasrullah
Nasrullah

POJOKSATU- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai sudah saatnya kepolisian dan kejaksaan tidak lagi diikutsertakan dalam proses pemilu. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang segera digelar.

Menurut anggota Bawaslu Nasrullah, kepolisian sebaiknya hanya menangani masalah pengamanan. Sementara, terkait dugaan pelanggaran yang ada dalam pilkada diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.

“Kepolisian dan kejaksaan sebaiknya jangan lagi disertakan di kepemiluan. Cukup di bidang keamanan dan ketertibannya saja. Karena kalau diikutkan dalam wilayah yang sangat berdampak politik kasihan,” ujarnya di gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta (Jumat, 13/2).

Nasrullah menjelaskan, ke depan, Bawaslu dapat didesain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani dugaan pelanggaran pidana dalam rangkaian pemilu.


“Jadi kita diberi ruang untuk memeriksa, diberi ruang untuk menangkap pelaku pelanggaran pidana pemilu, jadi ada daya paksa,” bebernya.

Dia menambahkan, apabila memiliki kewenangan seperti KPK dalam menangani pidana pemilu maka Bawaslu dapat membangun pranata hukum yang lebih baik. Bukan seperti selama ini yang mana kategori penegakan hukum pemilu dinilai sangat rendah.

“Jadi yang kita minta dasar hukumnya dibuat. Ini untuk penanganan pidana pemilu,” tegas Nasrullah.

Diketahui, perkara pelanggaran pemilu selama ini ditangani bersama tiga lembaga yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Namun, banyak kalangan menilai hasilnya tidak maksimal, lantaran banyak kasus pelanggaran pada Pemilu 2014 lalu tidak sampai kepada penindakan pelakunya. (why)