Kuasa Hukum BG Minta Penjelasan Jokowi Terkait Pembatalan Pelantikan

Kuasa HUkum BUdi Gunawan, Maqdir Ismail
Kuasa HUkum BUdi Gunawan, Maqdir Ismail
Kuasa HUkum BUdi Gunawan, Maqdir Ismail

POJOKSATU – Kabar tentang tidak akan dilantiknya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, mendapat respon miring dari sejumlah kalangan. Pihak partai pengusung, mengaku kecewa dengan sikap presiden yang tidak akan melantik BG.

Sementara Kuasa Hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail meminta presiden membeberkan alasannya, jika batal melantik Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Sebab, meski berstatus tersangka, BG memiliki hak untuk dilantik Jokowi.

“Harus jelas alasannya apa, tidak melantik Budi Gunawan,” ujar Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015).

Soal sudah ada kesepakatan antara Presiden dan DPR, ia mengaku belum tahu. Menurutnya, presiden dianggap mengabaikan ketentuan perundang-undangan mengenai pengangkatan Kapolri yang sudah semestinya dilantik sejak usulannya diterima dan disahkan oleh DPR.


“Soal dilantik atau tidak, itu urusan presiden. Yang pasti, ketika diajukan jadi Kapolri dan sudah disetujui oleh DPR, secara hukum, beliau (Budi Gunawan) harus dilantik,” kata Maqdir.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmon J. Mahesa mengatakan, Presiden Jokowi tak akan melantik Komjen Budi. Hal tersebut diungkapkan Desmon, setelah mengetahui bahwa Presiden menelepon Ketua DPR Setya Novanto, Rabu (11/02) malam.

“Yang saya ketahui, Jokowi menelepon ke Pak Novanto. Katanya, hari Rabu malam. Presiden tak akan melantik Komjen Budi dan akan mengusulkan calon kapolri baru,” kata Desmon.

Politikus Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan ada pertemuan antara Presiden Jokowi, dengan elit Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut akan membahas soal polemik Pelantikan Komjen Pol BG.(ydh/ril)