Istilah Ini Yang Dipersoalkan dalam Sidang Praperadilan BG

TUNGGU HAKIM: Suasana ruang sidang PN Jaksel saat sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap KPK, pekan lalu (2/2). (Ricardo/JPNN)
TUNGGU HAKIM: Suasana ruang sidang PN Jaksel saat sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap KPK, pekan lalu (2/2). (Ricardo/JPNN)
TUNGGU HAKIM: Suasana ruang sidang PN Jaksel saat sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap KPK, pekan lalu (2/2). (Ricardo/JPNN)

POJOKSATU – Perdebatan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengambil keputusan secara kolektif kolegial untuk suatu keputusan, termasuk status menetapkan tersangka, menjadi satu item yang dipersoalkan kuasa hukum BG.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar yang dihadirkan KPK sebagai saksi ahli, berkali-kali ditanya soal tindakan KPK yang mengambil keputusan menetapkan status tersangka BG, yang hanya dengan empat orang pimpinan.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM itu dimintai pendapat soal istilah ‘kolektif kolegial’ dalam pengambilan keputusan di KPK.

Menurut Zainal, penerapan kolektif kolegial banyak diterapkan sebuah lembaga di dalam negara. Lembaga tersebut mengidentikkan dengan sistem komisi dan struktur komisioner.


“Di bagian penjelasan memang ada (kolektif kolegial) di Undang-undang KPK Pasal 21. UU OJK (otoritas jasa keuangan) juga (ada) diatur Pasal 10,” ujar Zainal menjawab pertanyaan Kuasa Hukum KPK Chatarina M Girsang di Jalan Ampera, Jaksel, Jumat (13/2/2015).

Zainal menjelaskan, makna kolektif kolegial sudah diatur dalam undang-undang dan setiap lembaga mempunyai mekanismenya masing-masing. “Tapi berbeda dengan satu lembaga dengan lembaga lainnya,” ucapnya.

Untuk penerapan kolektif kolegial di KPK, kata Zainal, sudah disepakati antara pemerintah dan DPR bahwa penerapannya diserahkan kepada KPK. Menurutnya, penerapan kolektif kolegial di KPK sudah tidak ada perdebatan lagi di dalamnya.

“Secara struktur UU KPK, mustahil bisa dijelaskan kolektif kolegial lima dan harus lima. Itu penafsiran lima mengacu pada mekanisme,” tambahnya. (kri/ril)