Haji Lulung Sebut Kubu Romahurmuziy Langgar Ketentuan PTUN

Lulung Lunggana
Lulung Lunggana
Lulung Lunggana

POJOKSATU- Pengurus DPW PPP DKI Jakarta yang terdiri dari pimpinan wilayah, lima pimpinan cabang, dan anggota fraksi DPRD DKI mendatangi kantor KPU Daerah DKI. Mereka hendak menjelaskan kedudukan hukum partai Kabah tersebut kepada KPU, terkait adanya pihak-pihak lain yang juga mengklaim sebagai DPW PPP DKI.

Wakil Ketua DPW PPP DKI, Arifudin Halking, menjelaskan, saat ini dua kubu PPP di tingkat pusat, yakni kubu PPP versi Djan Faridz dan PPP versi Romahurmuzy sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pihak PTUN sudah menegaskan, selama proses persengketaan di PTUN, tidak diperkenankan bagi pihak manapun untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan ketatausahaan.

Di dalamnya termasuk tindakan-tindakan pemecatan terhadap pengurus partai di tingkat wilayah. Namun, ketentuan PTUN tersebut ternyata dilanggar oleh Joko Krismiyanto (Ketua DPW PPP DKI versi Romahurmuziy), dengan melakukan pemecatan kepada 8 anggota Fraksi PPP dan juga Ketua DPW PPP DKI versi Djan Faridz, Haji Lulung Lunggana.

“Atas pelanggaran tersebutlah kami mendatangi KPU DKI dan melaporkan hal ini,” ujar Arifudin pada wartawan, di KPUD DKI Jakarta, Kamis (12/2).


Arifudin mengatakan, selain ada unsur pelanggaran ketentuan PTUN, juga ada unsur pemaksaan kehendak dan pelanggaran etika yang dilakukan kubu Joko Krismiyanto. “Kami harapkan KPU bisa bertindak adil sesuai fakta-fakta yang kami bawa. Yakni, KPU DKI mengakui DPW PPP kami dan bukannya DPW PPP Joko,” tuturnya.

Lebih jauh, Arifudin juga menjelaskan, KPU tingkat pusat, sejauh ini juga sudah menyatakan, bahwa mereka mengakui PPP hasil Muktamar 2007 di Bandung. Dimana ketua umumnya adalah Suryadharma Ali. Sedangkan, untuk muktamar Surabaya yang mengusung Romahurmuzy, dan Muktamar Jakarta yang mengusung Djan Faridz, masuh menunggu PTUN terlebih dahulu. “Kami ingin semua pihak mematuhi ketentuan ini,” ucapnya.

Ketua DPW PPP DKI, Lulung Lunggana, membenarkan pihaknya mendatangi KPUD DKI. Hal ini dilakukannya, semata-mata untuk menyelamatkan partai dari pihak-pihak yang ingin memecah belah partai. “Kami akan berjuang mempertahankan partai ini, tentu sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku,” tegasnya.

Ketua KPU DKI, Sumarno, mengatakan, pihaknya menerima laporan dari PPP DKI. Namun, terkait sikap apa yang akan diambil, pihaknya tetap akan menunggu instruksi dari KPU di tingkat pusat. “Kami sebagai lembaga patuh pada keputusan pusat, jadi kami saat ini tidak bisa mengambil sikap. Kami akan menunggu keputusan KPU di tingkat pusat terlebih dahulu,” tandasnya. (rus)