BPJS: Masih Ada Perusahaan di DKI yang Belum Daftar

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU- Pihak Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini masih ada banyak perusahaan di DKI, yang mangkir belum mendaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

Pada Januari 2015 yang lalu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) telah memanggil sebanyak 300 perusahaan swasta terkait belum terdaftarnya usaha-usaha tersebut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dan setelah mendapat surat peringatan yang dilayangkan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, sebanyak 280 perusahaan pun akhirnya memenuhi panggilan Kejari Jakpus.

“Kami telah memberikan surat peringatan untuk segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, banyak perusahaan-perusahaan yang masih mangkir,” ujar Kepala Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba, Jakarta Pusat, Sawir Achmadi, Kamis (12/2).


Surat peringatan ini, katanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, bagi perusahaan wajib yang belum mendaftarkan diri.

Namun, bila perusahaan tersebut belum juga memenuhi peringatan, maka Kejari-lah yang akan menindaklanjuti. Menurut Sawir, BPJS Ketenagakerjaan sudah mensosialisasikan bahkan sudah memberikan brosur-brosur untuk kemudahaan menjadi kepesertaan.

“Kalau dia bilang tidak tahu yaa itu hanya alasan saja,” tutur Sawir.

Lebih lanjut Sawir menjelaskan, ada lima dasar hukum dalam program ini. Pertama, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kedua, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Lalu ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 Pasal 14 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja. Dan keempat, sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2014.

“Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial,” jelas Sawir. (Husnie/sim/jkt/man)