Aktivis Antikorupsi Ajak DPD Serukan Pembatalan BG Jadi Kapolri

DUKUNGAN MASYARAKAT: Penggiat antikorupsi menggelar aksi simpatik di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1). Mereka meminta Mabes Polri segera membebaskan Bambang Widjojanto. (Ricardo/JPNN)
DUKUNGAN MASYARAKAT: Penggiat antikorupsi menggelar aksi simpatik di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1). Mereka meminta Mabes Polri segera membebaskan Bambang Widjojanto. (Ricardo/JPNN)
DUKUNGAN MASYARAKAT: Penggiat antikorupsi menggelar aksi simpatik di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1). Mereka meminta Mabes Polri segera membebaskan Bambang Widjojanto. (Ricardo/JPNN)

POJOKSATU – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk ikut mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Karena polemik pencalonan BG telah memicu kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

“Tidak tegasnya Jokowi mencopot BG sebagai calon Kapolri memunculkan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Upaya pelemahan KPK juga muncul melalui upaya intimindasi terhadap pegawai maupun penyidik KPK,” ucap Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Emerson Yuntho saat bertemu Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menambahkan, pelemahan lain juga datang dari DPR yang memasukkan RUU KPK sebagai salah satu prioritas Program Legislasi Nasional 2015-2019. Padahal RUU KPK pada periode DPR sebelumnya pernah ditolak dan dibatalkan pembahasannya karena dinilai dapat melemahkan KPK.

“Kami minta DPD sebagai wakil rakyat yang jelas untuk mendesak Jokowi membatalkan pencalonan BG sebagai Kapolri. Pembatalan BG dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu putusan praperadilan yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Emerson.


Emerson menambahkan, nama-nama calon baru kapolri sebaiknya disaring terlebih dulu melalui lembaga negara yang kredibel seperti KPK, PPATK, Komnas HAM, Dirjen Pajak, maupun lembaga lain yang kredibel. “Itu memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh pimpinan dan pegawai KPK. Kami juga mendesak agar DPD menarik rancangan regulasi dari Prolegnas yang dinilai dapat melemahkan KPK seperti RUU KPK,” harap dia.

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman mendukung sepenuhnya desakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mengatasi salah satu masalah utama bangsa, yaitu korupsi. “Dengan adanya institusi penegak hukum yang bersih, demokrasi yang berjalan masih prosedural,” jelasnya.

Ia menambahkan peranan Jokowi dalam menyikapi konflik antara KPK-Polri memang sangat diperlukan. Karena apa yang terjadi saat ini berimbas kepada Jokowi sendiri. “Tentunya apa yang terjadi saat ini akan berimbas kepada Presiden Jokowi,” tegasnya.

Irman menjelaskan, persoalan figur Kapolri yang ditetapkan menjadi tersangka ini juga akan mencederai lembaga yang dipimpinnya. Namun, masyarakat harus tetap memberikan mendukung kepada Jokowi agar konsinten. “Tentu ‘time is important’, tidak bisa dibiarkan berlarut. ‎Semua keputusan kita serahkan ke Jokowi karena beliau yang menerima mandat dari rakyat,” pungkas dia.

Senada dengan Irman, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi juga mendukung desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Untuk itu, ia meminta agar melibatkan DPD dalam peberantasan korupsi, dan penguatan DPD melalu amandemen UUD 1945. “Dengan kerjasama ini kita berharap bisa membangun Indonesia. Karena kita mengetahui tindak korupsi di daerah-daerah dapil,” harapnya. (fdi)