Perseteruan KPK-Polri Berlanjut, Akibat Jokowi Jauhi Mega dan PDIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
Jokowi JK. JPNN
Jokowi JK. JPNN

POJOKSATU – Keinginan kuat presiden Jokowi memisahkan diri dari partai pengusus PDIP dan Megawati terlihat dari kecenderungan presiden yang tak segera menyelesainya konflik yang terjadi antara KPK dengan kepolisian. Hal ini dinyatakan oleh Pengamat Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Haryadi.

“Dorongan itu berasal dari figur atau faksi kelompok relawan pendukung Presiden. Mereka memang cenderung antipartai. Bisa jadi khayalan mereka, kalau nanti partai diperlukan, maka akan dibentuk partai baru yang anasir utamanya adalah mereka,” ujar Haryadi Kamis (12/2).

Nah, jika memang langkah itu benar-benar diambil Jokowi, mungkin saja Megawati dan PDIP sedikit rugi. Tapi meski begitu, lanjut dia,  Megawari dan PDIP bakal tetap eksis sebagai kekuatan politik besar. “Karena pondasi Megawati dan PDIP sudah kokoh,” tegasnya.

Namun berbeda bagi Jokowi. Jika langkah memisahkan diri benar-benar diambil, itu bakal menjadi bunuh diri politik yang konyol. “Sebab, antipartai berarti menentang semangat konstitusi yang mengharuskan pengembangan demokrasi Indonesia berpilar partai,” cetus Haryadi.


Selain itu, bila Jokowi tak bersama PDIP dan partai pendukung lainnya, dirinya akan kehilangan basis kekuatan di parlemen. Memang bisa saja ada partai lain yang siap mendukung Jokowi di Parlemen, tapi kepentingannya semu dan sesaat. Bahkan, Jokowi pun nantinya akan dicap sebagai penghianat politik.

“Yang diperlukan Presiden Jokowi adalah menguatkan kembali jalinan komunikasi dan ikatan politiknya pada Megawati dan PDIP. Kecuali jika memang Presiden Jokowi ingin bunuh diri secara politik,” ungkapnya. (mas/jpnn/zul)