Warga Bekasi Antusias Dengan Penghapusan PBB

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

POJOKSATU – Pemkot Bekasi jelas menolak rencana penghapusan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan BPHTB  yang diwacanakan oleh pemerintah pusat. Namun masyarakat memiliki sikap lain. Penghapusan PBB dan BPHTB dinilai warga  sebagai kebijakan yang prorakyat.

Maka itu beberapa elemen masyarakat mendukung kebijakan ini bisa terealisasi. Demikian pendapat yang disampaikan Adi Bunardi. ’’Menurut saya kebijakan Kementerian Agraria ini harus bisa terealisasi. Karena masyarakat kecil menjadi tidak dibebankan. Saya melihat, dalam realisasi wajib PBB masih banyak masyarakat yang tidak membayar PBB dan tidak ada juga sanksinya,” jelasnya.

Jika kebijakan itu terealisasi, maka pemkot diminta lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang bisa digali adalah dari para investor yang menanamkan investasinya di Kota Bekasi.

’’Ini kebijakan prorakyat. Pemerintah juga harus berani menghasilkan PAD dari para investor yang berinvestasi. Dengan demikian penghapusan PBB tidak akan berpengaruh pada  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota dan Kabupaten,” cetusnya seperti dilansir Gobekasi (Grup Pojoksatu.id).


Hal sama juga dikatakan, Arwan (39). Dia mengatakan dengan penghapusan PBB, maka beban masyarakat jadi ringan. Karena kewajiban membayar pajak ditanggung pemerintah.

’’Ya memang dengan adanya penghapusan ini sudah pasti meringankan masyarakat. Karena untuk pajak sendiri juga belum saya rasakan, contoh infrastruktur jalan saja deh, belum lama dicor, tapi sudah rusak, dan ada juga jalan yang sudah lama rusak tetapi diperbaiki. Jadi hal ini bisa memperlihatkan kurang seriusnya pemerintah dalam membangun infrastruktur,” ucapnya Arwan yang kemarin sedang melunasi PBB.

Sementara itu, sikap berbeda disampaikan kalangan dewan. Anggota Komisi C, Abdul Muin Hafiedz memandang PBB masih penting. Karena menurutnya, dari PBB itu kemudian anggarannya digunakan untuk pembangunan. Maka itu jika PBB dihapuskan akan merugikan pemkot maupun masyarakat Bekasi.

’’Ya karena apabila PBB dihapuskan, tentunya akan mengurangi PAD di setiap kota dan kabaputen. Dengan demikian hal ini akan mengganggu pembangunan di suatu daerah. Karena dari warga saya di RW 11, dalam pembayaran PBB tiap tahun rata-rata mencapai Rp150 juta,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, jika kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jadi dihapus, pemkot siap-siap saja gigit jari. Sebab dua sumber pajak itu nilainya sangat besar. Mencapai ratusan miliar.

Ya, memang saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria sedang mewacanakan untuk menghapus PBB serta BPHTB. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Aan Suhada enggan berkomentar banyak terkait rencana tersebut.

Namun yang jelas, dia mengakui dampaknya besar jika PBB dan BPHTB jadi dihapus. Kata dia, kontribusi dua sumber pajak itu terbilang besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
’’Menurut saya ini masih sekedar wacana. Sehingga tidak perlu diperbincangkan. Karena nantinya bisa membuat masyarakat enggan membayar wajib PBB. Sebab dari wajib PBB, sangat membantu untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi,” ucapnya.

Dijelaskan Aan, pada tahun 2014 realisasi PBB sebesar Rp198 miliar. Sedangkan target PBB di 2015 sebesar Rp227.715.449.500. Sementara itu, target BPHTB lebih besar dibanding PBB. Yakni, sebesar Rp298.736.647.800. Jika dua sumber pajak itu dihapus, maka pemkot akan kehilangan potensi PAD sebesar lebih dari Rp525 miliar.

’’Apabila hal ini benar-benar terjadi, maka sama saja pemerintah pusat menimbulkan permasalahan bagi kota maupun kabupaten. Karena PAD dari PBB sangat menunjang pembangunan infrastruktur. Terkait hal ini, pemerintah daerah akan menyampaikan penolakan terhadap rencana kebijakan ini,” ujarnya. (and/lya)