Tolong, 229 WNI Terancam Dihukum Mati

Ilustrasi

Ilustrasi Hukuman Mati

POJOKSATU – Niat pemerintah untuk menyelamatkan 229 Warga Nega­ra Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati bakal sulit terwujud. Pemerintah diminta memperkuat upaya diplomasi untuk meringankan beban hukuman mati.

Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia, Marjaenab menilai, negosiasi pembebasan buruh migran ter­hambat, lantaran Indonesia menerapkan sistem pidana hukuman mati. Penerapan hukuman mati, sambung dia, menjadi salah satu elemen yang menurukan posisi tawar pemerintah Indonesia dalam membebaskan buruh migran.

“Bukankah tekanan masyarakat akan muncul pada saat ada WNI atau TKI kita mau dieksekusi mati. Kita semakin sulit meyakinkan negara asing untuk tidak menjatuhkan eksekusi mati terhadap WNI atau TKI kita yang telah dijatuhi hukuman mati, karena negara kita memberlakukan aturan yang sama,” ujar Marjaenab saat dihubungi, kemarin.


Dia menambahkan, pengha­pusan hukuman mati dapat dilakukan melalui moratorium dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghapusan hukuman mati menjadi satu hal yang tak bisa ditawar lagi, karena jika terjadi kekeliruan (error judiciaire) tidak dapat diperbaiki.

“Moratorium eksekusi pidana mati akan menaikkan posisi pemerintah di dunia internasional. Kritik pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan pidana mati bagi TKIdi luar negeri akan ter­dengar lebih nyaring, bila di dalam negeri Indonesia menunjukkan sikap adil terkait pengetatan pidana mati,” tutur dia.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, lembaganya menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke Malaysia lebih memprioritaskan kerja sama mobil nasional (mobnas) ketim­bang memprioritaskan isu TKI. Apalagi, kedatangan presiden ke Negari Jiran itu diawali dengan beredarnya iklan dengan kata-kata yang merendahkan TKI.

“Kami kecewa, isu mobil lebih disuarakan daripada penanganan tenaga kerja kita. Bukankah Pak Jokowi tahu para buruh migrant memberi banyak kontribusi terh­adap negara dan keterpilihannya sebagai presiden. Kenapa isu itu tidak dikedepankan?” tegas Anis kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, hingga saat ini diketahui ada 229 WNIdi luar negeri yang terancam hukuman mati. Melalui rapat terbatas, Jokowi memer­intahkan agar diberikan per­lindungan kepada mereka, baik secara kekonsuleran maupun perlindungan hukum.

“Dari angka yang ada sekitar 229 WNI terancam hukuman mati,” cetus Dubes RI untuk Belanda ini di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Upaya kehadiran negara diwujudkan melalui bantuan pengacara yang disiapkan oleh kedubes (kedutaan besar) atau konsulat jenderal di luar negeri serta kunjungan ke penjara. Selain itu pemerintah juga akan mengupayakan pertemuan den­gan keluarga TKI.

Sementara upaya diplomatik juga dilakukan, dengan pendekatan pada tokoh-tokoh di negara tempat para WNI terancam hukuman mati. Antara lain melalui Dewan Pemaafan di Arab Saudi. Menurutnya, WNI terancam hukuman mati, lebih banyak berada di Malaysia dan Saudi Arabia. (rmol/dep)