Empat Daerah Ini Tak Punya Kades

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – Sebanyak empat kursi kepala desa (Kades) di Kecamatan Cugenang masih kosong. Keempat kades tersebut yakni Desa Nyalindung, Wangun Jaya, Sukajaya dan Galudra. Jabatan kepala desa tersebut telah habis pada 5 Februari 2015 lalu dan ada yang meninggal.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kecamatan Cugenang, Beni Irawan menjelaskan, berkenaan dengan kekosongan kepemimpinan di tingkat desa itu, hingga kini diakuinya memang belum ada penunjukkan pelaksana tugas (Plt) dari Pemkab Cianjur untuk jabatan keempat kades itu. Padahal, lanjutnya, usulan untuk pengangkatan Plt itu sudah disampaikan kepada Pemkab Cianjur.

“Usulannya sudah kami sampaikan ke pemkab sekitar sebulan lalu. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapannya,” ungkap Beni.

Beni mengatakan, keempat desa yang saat ini mengalami kekosongan jabatan itu saat ini secara tidak langsung cukup mempengaruhi pelayanan masyarakat. Pasalnya, sejumlah kebijakan yang seharusnya diambil oleh kepala desa, terpaksa tidak bisa dilakukan.


“Pelayanan kepada masyarakat jelas cukup terganggu. Kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang seharusnya diambil kepala desa terpaksa tidak bisa dilakukan. Kecuali, untuk beberapa hal saja, kalau bisa ditangani oleh Sekretaris Desa,” jelasnya.

Berkenaan dengan adanya kekosongan pemerintahan di tingkat desa itu, pihaknya pun mendesak agar Pemkab Cianjur segera menunjuk Plt sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Alasanya, tidak lain agar pelayanan masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu sama sekali.

“Kami mendesak pemkab agar segera menunjuk Plt. Jangan dibiarkan kosong seperti ini. Ini sudah terlalu lama, lho. Pelayanan masyarakat jadi terganggu karena kepala desa kosong,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Cianjur, Usep Setiawan mengatakan, kepala desa yang telah  berakhir masa jabatannya, sebelum adanya Plt atau penjabat sementara, tugasnya bisa dilakukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Apalagi, sekdes di Kabupaten Cianjur kebanyakan sudah menjadi berstatus sebagai PNS Pemkab Cianjur.

“Kalau menunggu Plt mungkin perlu proses. Apalagi sekarang, berdasarka aturan yang ada, Plt Kades itu memang harus seorang PNS. Jadi sebenarnya, secara tidak langsung, jika Kades tidak ada, maka sekdes bisa menggantikan tugas kepemerintahan desa untuk sementara waktu,” kata jelas.

Dengan demikian, lanjut Usep, tidak ada alasan pelayanan masyarakat menjadi terganggu. Pasalnya, sekdes, dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk mewakili kades sampai akhirnya terpilih lagi kades baru.

“Pelayanan masyarakat tidak harus terganggu dan bisa berjalan terus, kan ada sekdes. Sekdes itu memiliki kewenangan untuk mewakili Kades. Tapi, memang sebaiknya, akan lebih baik jika ada Plt sembari menunggu proses pemilihan kades baru,” pungkasnya.(fhn/ruh/dep)