Wow, Pungli Mutasi Sekolah Rp 14 Juta

Foto: Siswi SMA, dok. JPNN
Foto: Siswi SMA, dok. JPNN
Foto: Siswi SMA, dok. JPNN

POJOKSATU – Aroma adanya pungutan liar (pungli) dalam mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri semakin menguat. Dugaan pungli dilakukan oleh oknum Kepala SMA Negeri yang menerima pindahan siswa dari sekolah swasta. Bahkan, kabarnya besarnya pungli untuk bisa memuluskan proses mutasi mencapai Rp 12 juta-Rp 14 juta per siswa.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, Siti Mubarok, mengaku sempat menanyakan langsung kepada beberapa orang tua siswa yang mengundurkan diri dari sekolahnya. Kebetulan di sekolah ini ada 7 siswa kelas X yang pindah ke SMA negeri.

”Sebelumnya mereka (orang tua) tidak mau memberi tahu kenapa pindah. Berbagai alasan akhirnya diutarakan oleh orang tua siswa. Katanya anaknya dipindah ke SMA Negeri. Saat saya tanya, ’kena berapa?’, ada yang jawab Rp 12 juta dan Rp 14 juta di SMA Negeri yang berbeda. Tentu saja saya kaget,” kata Siti Mubarok kepada Radar Semarang (Grup Pojoksatu.id), Senin (9/2).

Meski begitu, pihak orang tua siswa yang memutasi anaknya enggan menyebut nama sekolah negeri yang dituju. Akhirnya pihaknya melakukan penelusuran terhadap siswa yang pindah tersebut dengan bertanya kepada beberapa teman dekat siswa yang melakukan mutasi, yang kebetulan masih bersekolah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang.


”Hal itu juga diperjelas dari beberapa pengakuan teman-teman siswa yang mengundurkan diri itu. Beberapa temannya yang kini masih bersekolah di sini mengungkapkan jika mereka yang mengundurkan diri dari sekolah ini, pindah ke sekolah negeri,” bebernya.

Dikatakannya, beberapa ’modus’ yang dilakukan oleh beberapa sekolah negeri di Kota Semarang menarik pungli saat Penerimaan Peserta Didik (PPD) adalah dengan membuat sistem cadangan. Biasanya pihak sekolah menahan ijazah ataupun Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) calon siswa. Tujuannya, saat masih ada ’bangku kosong’ dapat menghubungi siswa yang masuk cadangan tersebut meski sudah diterima di sekolah swasta. Nah di sinilah transaksi antara orang tua siswa dengan pihak kepala sekolah terjadi.

”Kalau memang pendaftaran sudah ditutup ya jangan orang tua siswa dan kita yang dirugikan. Karena sudah diumumkan kemudian mengambil berkasnya dipersulit, sehingga tidak membuat bingung orang tua untuk mencari sekolah-sekolah swasta yang dipilihnya. Lantas sekolah negeri itu saat sudah mulai pembelajaran menghubungi orangtua siswa. Itu dapat menjadi celah digunakan untuk menarik pungli,” kata Siti.

Terpisah, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Zaid mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusutan yang dimulai dari beberapa SMA sekolah yang mengeluhkan banyaknya siswa kelas X yang mengundurkan diri, dan pindah ke sekolah negeri.

”Kita besok (Selasa) akan mendatangi beberapa sekolah seperti SMA Kesatrian 2 dan SMA Institut Indonesia guna mencari database siswa yang mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Mulai dari nama orang tuanya, jabatannya, hingga di mana alamatnya. Agar nantinya kita dalam melakukan pengusutan lebih lanjut lebih mudah,” tuturnya.

Penelusuran Radar Semarang dari 17 siswa kelas X SMA Kesatrian 2 yang mengundurkan diri, dan pindah ke SMA negeri, rata-rata berasal dari keluarga berada. Ada di antaranya anak perwira kepolisian dan pengusaha. Selain itu, ada siswa hanya memiliki nilai unas 31, dan pindah ke SMA Negeri di Semarang Tengah yang pada PPD lalu nilai unas terendah yang diterima, 34. (ewb/aro/ce1/dep)