UU KPK Akan Direvisi?

KPK
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – Usai pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) KUHP nanti, DPR berencana akan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut dikatakan Ketua Panitia Kerja Penyusunan Program Legislasi Nasional, Firman Subagyo di gedung parlemen kemarin. Ia mengatakan, revisi RUU tersebut diajukan untuk menata kembali sistem peradilan pidana terpadu. “Revisi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar politikus Partai Golkar ini.

“KUHP ini pintu masuk. Jadi selain UU KPK, UU lain seperti UU Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung juga akan ikut direvisi,” ujar dia.

Beberapa poin yang nantinya menjadi bahasan antara lain menyangkut kewenangan penuntutan dan penyidikan KPK yang selama ini terkesan tumpang tindih. Firman berharap revisi itu tidak mengulang gesekan antara KPK-Polri seperti yang terjadi saat ini. “Karut-marutnya sekarang sudah luar biasa. Ke depan jangan sampai ada lagi peristiwa saling ‘membunuh’ seperti ini,” katanya.


Sementara itu, Desmon Junaidi Mahesa, Wakil Ketua Komisi Hukum, mengatakan pihaknya hingga kini belum menyiapkan naskah akademik RUU KPK. Ia membantah anggapan jika revisi UU itu berpotensi melemahkan institusi KPK. “Kami justru ingin memperkuat kelembagaan KPK,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Dukungan tentang revisi UU KPK ini juga datang dari Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub. Ia mendorong agar pembenahan sistem peradilan pidana terpadu diarahkan dengan memperkuat lembaga kejaksaan dan kepollisian. “KPK itu bisa hebat karena punya kewenangan menyadap. Mestinya polisi dan jaksa juga punya kewenangan seperti itu.”

Pada Oktober 2012, Komisi Hukum DPR periode 2009-2014 sudah berupaya merevisi UU KPK. Namun, upaya tersebut ditolak oleh Badan Legislasi DPR, bahkan saat draf itu masih dalam tahapan harmonisasi. Revisi UU KPK ini dihentikan dan dikembalikan ke Komisi Hukum DPR lantaran isi draf tersebut tidak sesuai dengan keinginan Baleg DPR.
(Iky/ril)