Giliran Johan Budi dan Candra Hamzah Dilapor ke Bareskrim

Johan Budi
Johan Budi
Johan Budi

POJOKSATU – Pelaporan terhadap petinggi Kpmisi Pemberantasa Korupsi (KPK) terus terjadi. Kini giliran Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi dan mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Mereka Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Government Against Corruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang atas tuduhan pelanggaran kode etik KPK dan perbuatan tindak pidana.

Keduanya dilaporkan terkait dugaan pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, yang saat itu kasusnya sedang ditangani KPK.

“Dulu mereka (Johan dan Chandra) mengaku lima kali bertemu Nazarudin. Sudah pernah diproses secara etik. Tetapi, karena ini juga menyangkut tindak pidana, maka kita laporkan juga ke Bareskrim,” ujar Andar, saat ditemui usai menyampaikan laporan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/02).


Andar menjelaskan, pertemuan antara ketiganya terjadi pada rentang waktu antara tahun 2008 hingga 2010. Pertemuan dilakukan di rumah Nazarudin, di kantor KPK dan di sebuah restoran. Dalam pertemuan tersebut, menurut Andar, ketiganya membicarakan seputar kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, misalnya, korupsi baju hansip, dan korupsi dana buku pendidikan.

Seperti dilaporkan Kompas.com, Andar mengatakan bahwa Chandra pernah mengakui pertemuannya dengan Nazar. Dalam pertemuan itu, menurut Andar, Johan ikut makan bersama Nazar. Kemudian, dalam pertemuan yang keempat, Nazar menyerahkan uang sejumlah 800 dollar AS kepada Chandra. Namun, hal tersebut dibantah oleh Chandra.

Andar mengatakan, kasus tersebut pernah ia laporkan ke KPK pada 8 Agustus 2011. Namun, menurut dia, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan KPK terhadap apa yang ia laporkan.

Dalam Laporan Polisi Nomor TBL/96/II/2015/Bareskrim, Johan dan Chandra dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 421 KUHP juncto Pasal 36 Pasal 37 yang ancaman hukumannya terdapat dalam Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. (lin/ril)