Kuasa Hukum Protes, BG Ditetapkan Tersangka Tanpa Pemeriksaan

Tim Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG)
Tim Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG)
Tim Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG). Foto Istimewa

POJOKSATU – Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan (BG), Maqdir Ismail mempertanyakan penetapan status tersangka yang diberikan Komisi Pembarantasan korupsi (KPK) kepada kliennya, sebab petetapan itu dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.

Menurutnya, seharusnya KPK mengundang BG untuk mendengarkan sangkaannya atas dugaan korupsi rekening gendut dan gratifikasi. “Pemohon tidak pernah diundang atau dipanggil termohon (KPK) untuk dimintai keterangan terkait proses perkara yang berhubungan dengan dugaan, tuduhan, sangkaan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Maqdir, dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (9/02).

Hal itu sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‚ÄúPemohon tidak mengetahui peristiwa tersebut yang mana?, seperti apa Kejadiannya?, dimana dan kapan?. Jika terkait dengan rekening pemohon, rekening yang mana?, tanggal berapa?, pada transaksi spesifik yang mana dalam rekening pemohon dan jumlahnya berapa dan siapa yang memberikan hadiah atau menyuap pemohon?,” ujarnya.


Masalah lain yang juga dipesoalkan Maqdir tentang adanya pernyataan KPK yang mengatakan penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014. Namun, tanpa dimintai keterangan, KPK langsung menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 12 Januari 2015. “Bahkan termohon menyatakan pernah dilakukan expose perkara dimaksud pada tahun 2013,” katanya. (fzn/ril)